Beranda News Nusantara KPK Tetapkan Bupati Kutai Kertanegara sebagai Tersangka Kasus Gratifikasi

KPK Tetapkan Bupati Kutai Kertanegara sebagai Tersangka Kasus Gratifikasi

517
BERBAGI
Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari (Foto: dok pribadi Kiki Widyasari).

TERASLAMPUNG.COM — Bupati Kutai Kertanegara (Kukar), Kalimantan Timur, Rita  Widyasari, ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (26/9/2017).

” Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka betul, tapi bukan OTT (operasi tangkap tangan),” kata Laode, Senin (26/9/2017).

Menurut Laode penetapan tersangka Rita Widyasari tersebut dilakukan melalui pengembangan penyelidikan yang dilakukan KPK.

Hingga Senin malam, KPK belum mengekspos penetapan putri mantan Bupati Kukar, Syaukani Hasan Rais,terkait kasus yang melibatkan Kiki Widyasari.

Sebelum menetapkan bupati yang juga politikus Partai Golkar sebagai tersangka. tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Salah satunya di kantor Bupati Kukar.

Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, Rita ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama Khairudin selaku Komisaris PT Media Bangun Bersama. Keduanya diduga menerima gratifikasi terkait izin perkebunan dan pembangunan Mall Citra Gading.

Dari serangkaian penggeledahan itu, tim KPK mengamankan sejumlah bukti. Antara lain uang ribuan dolar AS. Uang itu kabarnya disita dari mobil Alphard milik Bupati Rita.

Rita dan Khairudin dijerat dengan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentan Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Syaukani pernah sangat populer di Indonesia karena menjadi terpidana kasus korupsi sebesar Rp 90-an miliar pada 2007. Saat itu, pada saat proses hukum sedang berjalan, Syaukani yang biasanya gagah tiba-tiba jatuh sakit dan harus memakai kursi roda.

Pada 14 Desember 2007, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Bupati Kukar non-aktif saat itu, Syaukani, terbukti menyalahgunakan dana perangsang pungutan sumber daya alam (migas), dana studi kelayakan Bandara Kutai, dana pembangunan Bandara Kutai, dan penyalahgunaan dana pos anggaran kesejahteraan masyarakat. Sepanjang 2001-2005, Syaukani berhasil meraup dana sebesar Rp 93,204 miliar.

Pengadilan Tipikor mengganjarnya dengan vonis dua tahun enam bulan penjara. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tipikor. Saat kasasi di Mahkamah Agung (MA), hukuman diperberat menjadi enam tahun penjara.