KPK Tetapkan Kadis PUPR Lampung Selatan Sebagai Tersangka

Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri) dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat menjelaskan penetapan Kadis PUPR Lampung Selatan Syahroni sebagai tersangka., dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2020). Sedangkan Syahroni terlihat di belakang para pejabat KPK,mengenakan rompi oranye. Foto: Istimewa/KPK
Bagikan/Suka/Tweet:

TERASLAMPUNG.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi perkara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan Syahroni (Sy) sebagai tersangka terkait perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Selatan tahun anggaran 2016 dan 2017.

BACA: Bupati Lampung Selatan Nonaktif Zainudin Hasan Divonis 12 Tahun Penjara

“Dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi pada PUPR Lampung Selatan, Sy dan HH (juga telah ditetapkan tersangka dan ditahan KPK) mendapatkan perintah dari Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2020.

Karyoto mengungkapkan, dalam menjalankan perintah untuk melakukan pungutan proyek tersebut  Zainudin Hasan dibantu oleh orang kepercayaannya (Agus Bhakti Nugroho). Besarnya pungutan di Dinas PUPR Lampung Selatan sebesar 21 persen dari anggaran proyek.

“HH kemudian memerintahkan Sy untuk mengumpulkan setoran yang kemudian nanti diserahkan kepada Agus Bhakti Nugroho yang merupakan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung,” katanya.

BACA: Korupsi Dinas PUPR Lamsel, Agus BN Divonis Empat Tahun Penjara

HH adalah Hermansyah Hamidi yang merupakan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Lampung Selatan dan mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan 2016-2017. Sedangkan Agus Bhakti Nugroho adalah tangan kanan atau orang kepercayaan Zainudin Hasan yang juga menjadi anggota DPRD Lampung dari Fraksi PAN.

Kemudian, Syahroni menghubungi para rekanan Dinas PUPR Lampung Selatan dan meminta setoran dari para rekanan tersebut.

Selanjutnya, Sy mem-“plotting” rekanan yang besaran paket pengadaan di Dinas PUPR Lampung Selatan menyesuaikan dengan besaran dana yang disetorkan rekanan,” kata Karyoto.

Syahroni juga membuat tim khusus yang bertugas untuk mengunggah penawaran para rekanan dengan menyesuaikan “plotting” yang sudah disusun berdasarkan nilai setoran yang telah diserahkan oleh para rekanan.

BACA: Sita Dokumen, KPK Isyaratkan Ada Tersangka Baru dalam Kasus Suap Proyek Dinas PUPR Lamsel

“Dana yang diserahkan oleh rekanan diterima oleh Sy dan HH yang kemudian setoran khusus untuk Zainudin Hasan diberikan kepada Agus Bhakti Nugroho. Dana yang diterima untuk Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) sebesar 0,5-0,75 persen, untuk Bupati (Zainudin Hasan) sebesar 15-17 persen, dan untuk Kadis PUPR (Syahroni) sebesar 2 persen,” ujar Karyoto.

Sejak 2016 hingga 2018, dana yang sudah diterima oleh Zainudin melalui Agus Bhakti Nugroho dari proyek-proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan yang dikelola oleh Syahroni dan Hermansyah lumayan besar. Yakni Rp26.073.771.210 pada 2016 dan Rp23.669.020.935 pada 2017.