Beranda Teras Berita KPKAD Kembali Desak Pejabat yang Terlibat Dugaan Korupsi Pembangunan Gudang Beras...

KPKAD Kembali Desak Pejabat yang Terlibat Dugaan Korupsi Pembangunan Gudang Beras di Lamteng Diperiksa

187
BERBAGI
Ansori
 Ansori, S.H, M..H.
BANDARLAMPUNG,
Teraslampung.com —
Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) kembali
mendesak Kejaksaan Negeri Gunungsugih, Lampung Tengah,  mengusut dugaan penyimpangan pembangunan
gudang beras Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Tengah senilai Rp 1,5
miliar lebih. KPKAD mendesak agar para pelaku  diperiksa dan ditahan.
Dalam
desakannya kepada Kejari Gunungsugih, Senin (6/7), KPKAD menyatakan berdasarkan
data-data hasil investigasi bahwa ada beberapa pihak yang harus bertanggungjawab
dalam persoalan dugaan korupsi  tersebut. 
Mereka adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Lampung Tengah, Abul Awaali Zubair.
“Abdul
Awali Zubair diduga tidak melaksanakan dan mempertahankan keputusannya. seandainya
Kepala Dinas berpegang teguh pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
Pembangunan Gudang Beras Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 tanggal 28
Desember 2011. Di antaranya penundaan pembayaran kepada PT. Karya Alam Abadi
Senilai Rp. 1.533.446.350  dan surat
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung tengah Nomor
800/143/D.6/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal Penangguhan Pencairan
Dana yang ditujukan kepada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya diantaranya
Penundaan pembayaran kepada PT. Karya Alam Abadi Senilai Rp. 1.533.446.350,”
kata Koordinator Presidium KPAD, Ansori, S.H., Selasa (7/72015).
Menurut
Ansori,  perbuatan Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah menjadi satu kesatuan
perbuatan pidana yang sama dengan perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh PPK dan
rekanan yang kini sudah terlebih dahulu ditahan oleh Kejaksaan Negeri Gunungsugih.
“Surat
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Nomor:
800/018.1/D.6/I/2012 tanggal 13 Januari 2013 Perihal Permohonan Pencairan Dana
yang ditujukan Kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya Kabupaten
Lampung Tengah bisa menjadi alat bukti keterlibatan Kadis Perindustrian Lamteng
dalam kasus korupsi pengadaan gudang beras.
Ansori
mengatakan, Sarwono (pejabat pelaksana teknis proyek ) dan Rustam
(panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan proyek) juga bisa diusut, Sebab,
meereka telah membuat surat pernyataan tanggal 13 Januari 2012 bahwa gudang beras
telah selesai 100 % dan merekomendasikan agar pengguna anggaran mencairkan dana
yang ditunda pembayarannya kepada PT. Karya Alam Abadi Senilai Rp.
1.533.446.350.
Menurut
Ansori, KPKAD juga mendesak Kajari memeriksa konsultan pengawas pekerjaan dan pihak
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Tengah.
“KPKAD
sampai saat ini sedang melakukan pendalaman materi terkait dugaan pihak lain
yang terlibat karena ada peran serta kekuasaan yang cukup besar. Beberapa
notulensi hasil rapat, dapat saja kasus ini melibatkan Bupati/Wakil Bupati
Kabupaten Lampung Tengah,” katanya.
Ansori
mengatakan, pemindahan lokasi awal dari Kecamatan Seputih Raman menjadi
Kecamatan Anak Tuha juga menarik untuk diinvestigasi. Sebab, hal itu tidak
sesuai dengan perencanaan dan hasil survei awal yang dilakukan oleh Kementerian
Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia  yang menyebutkan bahwa lokasi gudang beras di
Kecamatan Seputih Raman.

“Selain
itu, kondisi bangunan Gudang Beras tersebut 
kini memprihatinkan dan terkesan tak terawat,” katanya.
Loading...