Beranda Teras Berita KPKAD Sarankan Gubernur Ridho Ficardo dan Wagub Bachtiar Basri Kompak

KPKAD Sarankan Gubernur Ridho Ficardo dan Wagub Bachtiar Basri Kompak

204
BERBAGI
Koordinator Presidium KPKAD Lampungg Ansori, S,H., M.H.

TERASLAMPUNG.COM–Koordinator  Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, Ansori, S.H., M.H., menyarankan Gubernur Lampung Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri harus kompak dalam membangun Lampung. Untuk itu, kata Ansori, mereka harus mengatasi ‘riak-riak’ hubungan kurang baik yang selama ini hanya sebatas sebagai rumor.

Komunikasi yang kurang baik, kata Ansori akan menyebabkan kinerja birokrasi di Pemprov Lampung terhambat.

“Proses birokrasi yang berlangsung di Pemerintah Provinsi Lampung nampaknya mulai terhambat, ada riak-riak  masalah yang terjadi di pucuk pimpinan yakni hubungan antara gubernur dan wakil Gubernur. Perbedaan usia dan pengalaman dalam birokrasi ternyata memberikan ruang dan jarak tersendiri antara keduanya. Isu dan desas-desus diluaran terkait kurang harmonisnya hubungan antara gubernur dan wakil gubernur saat ini menjadi rumor yang kurang sedap,” kata Ansori, Minggu malam (28/6/2015).

Menurut Ansori, rumor rengganggnya hubungan Gubernur dan Wagub sudah lama berembus sejak gencarknya pergantian pejabat secara massal (rolling).

Ansori mengatakan, masyarakat Lampung pada dasarnya memilih pasangan Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada dasarnya karena adanya ekspektasi (harapan) yang besar karena gubernurnya tergolong muda dan wakil Gubernurnya sudah pengalaman lama di birokrasi.

“Ternyata harapan itu buyar. Hal ini terkait rolling-rolling pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung yang diduga porsinya ‘kicut’ alias tak saling akomodir kepentingan dan orang-orang gubernur dan wakil Gubernur. Gubernur kelihatannya terkesan arogan dalam menentukan siapa saja yang menduduki jabatan atas rolling-rolling yang dilakukannya dengan mengeyampingkan orang-orang Wakil Gubernur yang pernah berjuang memenangkan pasangan ini saat Pemilihan Gubernur yang lalu,” kata dia.

Dengan kurang diakomodirnya kepentingan Wakil Gubernur, kata Ansori, maka Wagub  selingut atau  pundungan atau kecewa terhadap kebijakan Gubernur yang terkesan tak memberi spasi untuk memasukkan orang-orang Wagub dalam kabinet kerja Pemprov Lampung.

“Asumsi bahwa ketika memasukkan orang-orang terdekat dalam birokrasi itu biasa dan lazim untuk mengamankan kebijakan yang baik dan sekaligus mengamankan dan melegalkan kebijakan tak prorakyat, termasuk korupsi,” ujar Ansori.

Menurut Ansori, kerenggangan hubungan kepala daerah dengan wakilnya terjadi tidak hanya karena masalah l penempatan pegawai. Kisruh  kembali terjadi saat pembagian kue-kue APBD.

“Diduga kisruh ini memunculkan ada oknum-oknum calo paket proyek dan menyuburkan setoran hingga 20 %, ketidaksesuaian porsi kue APBD telah menyumbat birokrasi dan mengancam berlangsungnya pembangunan, di Lampung” katanya,

Ansori menilai, kisruh ini akhirnya menyebabkan eksplorasi pemikiran untuk pembangunan kurang maksimal dan terkesan ‘bodo amat’ sehingga sumpah jabatannya tak terlaksana dengan baik dan sebagai ending-nya saling cari kelemahan untuk dimainkan melalui aparat penegak hukum, dan lain.lain.

Loading...