Beranda Politik KPU Dinilai jadi Alat Kepentingan Penguasa, Fraksi Partai Golkar akan Ajukan...

KPU Dinilai jadi Alat Kepentingan Penguasa, Fraksi Partai Golkar akan Ajukan Hak Angket

211
BERBAGI
Bambang Soesatyo (dok teropongsenayan.com)

JAKARTA, Teraslampung.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsat) telah menjadi alat kepentingan penguasa. Indikasi itu,kata Bambang, tampak dari sikap mendua KPU dalam menyikapi jadwal pengajuan calon kepala daerah pada pilkada serentak Desember 2015 mendatang.

“(Makanya) Kami akan mengajukan hak angket kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak independen. Pasalnya, lembaga Pemilu itu dianggap ikut serta intervensi pemerintah terhadap partai politik. Kami akan lakukan upaya hukum. Hak angket seret KPU, jangan seenak udelnya. Mengorbankan Golkar dan PPP,” kata Bambang di Jakarta, Minggu (9/8).

Menurut Bambang,  KPU telah mengeluarkan kebijakan sesuai dengan keinginan partai penguasa. Misalnya dengan diperpanjangnya masa pendaftaran calon kepala daerah di wilayah yang masih memiliki calon tunggal.

Bambang mengatakan sikap KPU itu berbeda dengan ketika Partai Golkar mengingingkan adanya satu tanda tangan bagi partai yang berkonflik, KPU tetap memutuskan adanya dua tanda tangan. “Jadi KPU kayak badut, ketika ada kepentingan PDI-P yah diperpanjang,” tuturnya.

Bambang mengaku, adanya fenomena calon tunggal juga disebabkan oleh kebijakan KPU. Dengan adanya dua kepengurusan yang dikomodasi KPU, maka Golkar dan PPP tidak bisa mencalonkan kadernya. Sebab, tidak ada kesamaan keputusan yang akan diusung.

“Jadi KPU menurut saya menunjukkan kebadutan lagi dan tidak lagi berdiri independen. Karena tujuh daerah di partai tertentu, yang berkuasa melanggar sumpah dia (KPU) yang sesuai tahapan, KPU menjilat ludahnya sendiri. Dulu, kita minta mundur dia enggak mau kasih, giliran partai berkuasa dia mundurkan,” kata anggota Komisi III DPR itu.

Bambang Satriaji

Loading...