Beranda Hukum Kredit Macet KPRI Serai Serumpun, Dewas Klaim tak Pernah Dilibatkan

Kredit Macet KPRI Serai Serumpun, Dewas Klaim tak Pernah Dilibatkan

253
BERBAGI
Kantor Koperasi Serai Serumpun di Kotabumi, Lampung Utara, yang dalam keadaan tertutup dan tidak terawat. Foto diambil pada Selasa, 24 Maret 2020. Foto: Teraslampung.com/Feaby Handana

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–Pengajuan pinjaman kredit kepada PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp10,3 M yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Serai Serumpun Lampung Utara diduga dilakukan tanpa sepengetahuan dewan pengawas  (Dewas) mereka. Belakangan diketahui kredit miliaran rupiah itu bermasalah alias mengalami kemacetan dalam pembayarannya.

‎”Tahun berapanya saya lupa, tapi sepertinya pinjaman itu di zaman pak I Wayan (Ketua Koperasi Serai Serumpun)” kata Dina Prawitarini, anggota Dewan Pengawas Koperasi Serai Serumpun, Kamis (25/3/2020).

Dalam pengajuan pinjaman tersebut, para dewan pengawas sama sekali tidak dilibatkan. Pihaknya baru mengetahui adanya pinjaman itu saat pinjaman tersebut mengalami kemacetan dalam pembayarannya.

“Waktu minjemnya, kami enggak pernah dilibatkan. Saat sudah mulai nunggak baru kami diajak rapat untuk mencari solusinya bagaimana,” terangnya.

Dalam rapat itulah ia mengetahui jika besaran pinjaman kredit yang diterima oleh KPRI Serai Serumpun mencapai nominal tersebut. Kala itu tunggakannya baru beberapa bulan saja.

‎Untuk melunasi tunggakan yang ada, pihaknya menyarankan para pengurus untuk menjual seluruh aset yang dimiliki. Selain itu, mereka juga menyarankan untuk mengaktifkan kembali penagihan kepada para anggota yang melakukan peminjaman kepada koperasi.

‎”Kami sudah upaya bantu selesaikan permasalahan itu walau saat minjamnya kami tdk dilibatkan. Setahu saya semua pengawas tidak dilibatkan dan hanya internal pengurus saja,” jelas dia.

Perempuan berjilbab ini mengatakan, tidak lagi ingat ke mana saja dana kredit itu mengalir meski sempat melihat catatan para peminjam dalam rapat kala itu. Ia enggan memastikan apakah dana kredit itu mengalir ke bukan anggota KPRI.

‎”Setahu saya hanya ke anggota. Kalau pun dipinjamkan kepada non anggota jika terjadi kerugian maka hal itu menjadi tanggung jawab para pengurus,” paparnya.

Sayangnya, Dina mengaku begitu mengikuti perkembangan permasalahan ini usai mengikuti sejumlah rapat terkait kredit itu. Hal ini dikarenakan telah bubarnya susunan pengurus KPRI. Bahkan, keberadaan mereka masing – masing saja tidak begitu diketahuinya.

“Kami enggak bisa berbuat banyak karena pengurusnya saja sudah ‎bubar dan tidak diketahui ada di mana. Kalau dibubarkan secara resmi sih belum,” kata dia.

‎Disinggung mengenai nasib simpanan pokok dan wajib dari para anggota usai ‘bubarnya KPRI Serai Serumpun, Dina menegaskan mestinya seluruh simpanan – simpanan itu masih ada dan wajib dikembalikan kepada para anggotanya.

“Harusnya masih ada dan wajib dikembalikan kepada para anggota. Walau kadang kala pinjaman anggota lebih banyak daripada yang terkumpul,” urainya.

Menyikapi permasalahan kredit macet ini, Dina mengaku akan berkoordinasi dengan para dewan pengawas lainnya. Tujuannya untuk menentukan langkah apa yang mesti diambil untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Saya bingun juga mesti ngehubungin pengurusnya ke mana. Tapi, nanti saya akan berkoordinasi dengan Ketua Dewan Pengawas (Ansyori Rasyid) ‎kira harus gimana,” ‎kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara itu.

Sebelumnya,‎ permasalahan kredit macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Serai Serumpun Lampung Utara kepada PT. Bank Syariah Mandiri ternyata hingga kini masih belum tuntas. Total nilai kredit macet pemberian pembiayaan kepada KPRI mencapai Rp10,3 Miliar.

Kredit macet yang belum seluruhnya terbayarkan oleh KPRI Serai Serumpun tersebut membuat PT. Bank Syariah Mandiri menunjuk Law Firm Gunawan Raka and Partners sebagai kuasa hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Sayangnya, meski belum dibubarkan secara resmi, namun KPRI Serai Serumpun telah beberapa tahun ini tidak memiliki aktivitas. Kantornya terlihat kusam dan tidak terawat.

Hal ini diperparah dengan ‘menghilangnya’ para pengurus KPRI Serai Serumpun. Bahkan, ‎Ketua KPRI Serai Serumpun, I Wayan Gunawan ternyata telah hengkang dari Lampung Utara. Saat ini, yang bersangkutan diketahui m‎enjabat sebagai Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung..

Loading...