Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Kredit Macet Rp10,3 M di KPRI Serai Serumpun, Ini Kata Mantan Dewan...

Kredit Macet Rp10,3 M di KPRI Serai Serumpun, Ini Kata Mantan Dewan Pengawas

189
BERBAGI
Kantor Koperasi Serai Serumpun di Kotabumi, Lampung Utara, yang dalam keadaan tertutup dan tidak terawat. Foto diambil pada Selasa, 24 Maret 2020. Foto: Teraslampung.com/Feaby Handana

Feaby Handana |Teraslampung.com

Kotabumi–Mantan dewan pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia Serai Serumpun (KPRI Serai Serumpun) ternyata sama sekali tidak mengetahui besaran nominal kredit macet dari PT Bank Syariah Mandiri yang diterima oleh koperasinya.

Permasalahan kredit macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Serai Serumpun Lampung Utara kepada PT. Bank Syariah Mandiri ternyata hingga kini masih belum tuntas. Total nilai kredit macet pemberian pembiayaan kepada KPRI mencapai Rp10,3 Miliar.

“Memang betul saya pernah jadi dewan pengawas KPRI Serai Serumpun, tapi saya enggak tahu menahu tentang kredit macet itu,” terang mantan dewan pengawas KPRI Serai Serumpun, Ansyori Rasyid, Selasa (24/3/2020).

Merasa janggal dengan jawaban tersebut, Teraslampung.com berupaya memastikan apakah benar yang bersangkutan benar – benar tidak mengetahuinya atau sebaliknya melalui sejumlah pertanyaan.

Hasilnya, yang bersangkutan menyatakan sebenarnya mengetahui adanya persoalan itu. Akan tetapi, persoalan kredit macet ini baru diketahuinya persoalan itu mulai mencuat ke permukaan.

“Sebelum menjabat sebagai dewan pengawas, saya enggak tahu ada masalah ini. Saya tahunya baru setelah masalah itu meledak,” kata dia.

Selain sempat berkilah seputar besaran kredit macet dan penggunaannya, Ansyori juga berkelit saat ditanyakan mengenai nasib uang kas KPRI Serai Serumpun yang didapat dari para anggotanya.

Padahal, besaran iuran yang dikumpulkan oleh KPRI dari para anggotanya yang notabene ‎ASN diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp1,2 Miliar. Hitung – hitungan kasar ini didapat berdasarkan tarif iuran sebesar Rp10.000 dikali dengan jumlah pegawai Lampung Utara yang dmencapai sekitar 10.000 orang.

“Yang saya tahu koperasi itu sudah tutup sejak lima atau enam tahun yang lalu. Coba tanya ke ibu Dinas (Kepala Dinas Koperasi) karena dia juga dewan pengawas,” ‎dalihnya.

KPRI Serai Serumpun ‎adalah koperasi pegawai Lampung Utara. Anggotanya adalah para PNS yang ada di lingkungan Pemkab Lampung Utara. Struktur organisasi KPRI ini terdiri dari dewan pengawas, ketua KPRI, sekretaris dan lain sebagainya.

Posisi Ketua KPRI terakhir kali dijabat sebelum ‘tutup’ oleh I Wayan Gunawan, mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Lampung Utara.‎ Yang bersangkutan kini diketahui telah menjabat sebagai Kabid Pemerintahan Desa DPMPD Lampung.

Terkait kredit macet tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri menunjuk Law Firm Gunawan Raka and Partners sebagai kuasa hukum untuk menyelesaikan persoalan itu.

“Surat dari Law Firm Gunawan Raka and Partners sebagai kuasa hukum PT. Bank Syariah Mandiri kami terima pada Jumat pekan lalu,” jelas Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lampung Utara, Hendry.

‎Hendry mengatakan, surat dari Law Firm Gunawan Raka and Partners ini ditujukan kepada Wakil Bupati Lampung Utara dan Ketua KPRI Serai Serumpun. Tujuannya untuk mencari cara penyelesaian kredit macet pemberian pembiayaan kepada KPRI Serai Serumpun.

Loading...