Opini  

Krisis Angkutan Umum di Bandarlampung

Bagikan/Suka/Tweet:

Dr. Eng. Ir. IB Ilham Malik*

Keriuhan transportasi kota di Bandarlampung tidak menampakkan keberadaan angkutan umum. Jalan-jalan kota yang sudah semakin ramai tidak membuat angkutan umum perkotaan nampak eksis. Jalan raya perkotaan dipenuhi oleh kendaraan pribadi berupa mobil dan sepeda motor. Tempat-tempat parkir dipenuhi oleh kendaraan pribadi yang membuat perencana kota harus memasukkan ruang parkir sebagai salahsatu item penting dalam perencanaan guna lahan perkotaan.

Selama ini ruang parkir belum menjadi isu penting dalam penataan ruang karena dianggap  hanya soal isu transportasi. Padahal, ruang transportasi kini sangat ditentukan oleh proporsi lahan yang disiapkan oleh dokumen rencana tata ruang perkotaan agar mobilitas orang dan barang menjadi terjamin ruang geraknya.

Pada tahun 2015 soal krisis angkutan umum ini telah saya paparkan dalam sebuah konferensi internasional di Kitakyushu Science and Research Park (KSRP) Jepang. Kekhawatiran saya muncul seiring dengan gegap gempita bus rapid transit (BRT) mengalami penurunan. Koridor utama BRT tidak mengalami perkembangan, sementara jalur penopang (feeder) tidak muncul. Keriuhan BRT versus Damri versus angkot mikrolet ternyata ribut antardiri mereka sendiri. Mereka berebut rute dan penumpang yang jumlahnya menurun. Bukan dalam konteks mereka bertiga bergabung untuk melawan dominasi kendaraan pribadi berupa mobil dan terutama sepeda motor. Ada anomali dalam soal ini.

Saya melihat bahwa biangnya ada di kecenderungan kepala daerah melihat transportasi dalam bentuk prasarana jalan. Bukan dalam bentuk sarana berupa alat angkutnya. Itulah sebabnya kota sempat diriuhkan oleh pelebaran jalan dan pembangunan flyover/underpass. Walaupun pada dua tahun sebelum keriuhan flyover/underpass ada keriuhan penyediaan angkutan umum. Keriuhan angkutan umum itu harusnya terus dibiarkan lalu dikelola untuk terus disempurnakan.

Sayangnya, keriuhan itu dilihat sebagai sinyalemen kegagalan pengembangan angkutan umum. Dan menjadi justifikasi mengurangi perhatian padanya. Sementara itu, keriuhan pembangunan flyover/underpass tetap dilihat sebagai keriuhan yang terus menyemangati pembangunannya. Tentu saja di sisi ini ada lagi ke-anomali-an walaupun apa yang terjadi dibaliknya saya ketahui dengan sangat clear.

Bergantinya kepemimpinan kota sebenarnya dapat menjadi momentum. Pemkot Bandarlampung memang tidak pernah sungguh-sungguh meniadakan perhatiannya pada angkutan umum. Hal ini dapat dilihat dari upaya dinas perhubungan untuk terus menerus mempengaruhi pengambil kebijakan untuk peduli dengan pengembangan angkutan umum. Itulah sebabnya masih ada sisa-sisa angkutan umum di dalam kota. Walaupun hampir tidak nampak di mata. Dan karenanya, upaya teman-teman Dishub ini harus diapresiasi dan dibantu dengan memberikan dorongan kepada mereka dan melakukan sentilan dan edukasi kuat kepada kepala daerah agar mau menyisihkan sebagian anggaran lagi dari Dinas Pekerjasaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk diberikan kepada Dishub Kota Bandarlampung. Harapannya, dengan dana yang memadai, pembenahan transportasi tidak terlalu dikuasai melalui penanganan fisik tetapi juga dari sisi manajemen dan rekayasa.

Kota Bandarlampung semakin ramai. Jumlah penduduk meningkat pesat. Bahkan pada rentang 1980-2010 lalu proporsi penduduk meningkat pesat yang 49% di antaranya berasal dari penduduk migran. Hal ini menempatkan Bandarlampung sebagai kota dengan tingkat migrasi tinggi kedua untuk kota besar di Sumatera setelah Batam. Angka ini tentu saja akan mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Angka di 2018-2022 ini saja pasti berubah sejalan dengan adanya jalan tol yang mengubah landskap pergerakan orang dan mendorong perubahan guna lahan secara besar-besaran. Pada 2010 itu saja proporsi lahan untuk bangunan mencapai 50,6%. Berubah drastis dari 18,9% pada 1980. Perubahan lahannya sangat besar. Namun,  ini yang menempatkan Bandarlampung sebagai kota besar dan kini bergerak menjadi metropolitan (jika dilihat dari klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk).

Keramaian ini akan sejalan dengan keramaian pergerakan. Mobilitas akan bertambah dari sisi satuan. Dan ini menandakan sesungguhnya peluang pergerakan orang dan barang snagat terbuka dilayani oleh angkutan umum. Tentu bentuk angkutan umumnya tidak bisa dilihat dari sisi ketersediaan kapasitas saja, namun perlu ditambah dengan daya tarik lainnya. Itulah sebabnya keriuhan ketika mengembangkan angkutan umum harus dilihat sebagai pertanda baik. Di situlah kada akan dapat melihat bagian apa saja lagi yang harus terus disempurnakan.Pengembangan angkutan umum ini tentu saja tidak mudah, lama dan membutuhkan dana besar. Namun, bicara soal dana, percaya saja, tidak akan sebesar dana yang diberikan dan dihabiskan untuk pembangunan dan perawatan jalan raya. Pasti akan jauh lebih rendah dari itu.

Karena itu, ketika Dinas PUPR mendapat dana hingga kisaran ratusan miliar rupiah (bahkan bisa hampir mencapai setengah triliun) sementara Dinas Perhubungan di bawah Rp10 miliar, menurut saya ini adalah sebuah hal yang harusnya tidak terjadi. Teman-teman di DPRD Kota Bandarlampung harusnya dapat dengan jelas dan tegas memberikan proporsi dana yang memadai untuk Dinas Perhubungan. Kami pernah menghitung, jika saja setiap tahun dinas perhubungan di Kota Bandarlampung mendapat proporsi dana APBD di kisaran Rp25 miliar – Rp30 miliar saja, maka Kota Bandarlampung akan dapat melihat perubahan pada transportasi perkotaan dari sisi manajemen dan rekayasa transportasi yang akan jauh lebih baik dari yang ada saat ini. Sebab, isu transportasi bukan saja soal membuat dan memperbaiki jalan tapi juga soal manajemen dan rekayasa transportasi secara keseluruhan.

Pertanyaannya:  akankah Walikota dan DPRD Kota Bandarlampung berpihak pada isu transportasi dengan tidak menajamkan mata hanya pada Dinas PUPR saja? Keberpihakan pada penanganan transportasi yang non-jalan raya adalah juga sangat penting. Bahkan menjadi kunci penting di era sekarang. Agar kedepannya, aparatur dan wakil rakyat tidak terheran-heran dengan kemacetan lalu lintas dan pesatnya angkutan online. Itu semua terjadi akibat rendahnya perhatian pada pengembangan angkutan umum perkotaan. Coba lihat, Kota Bandarlampung  belum ada busway, subway, monorel, trem, mall transit (TOD) dan pedestrian (pejalan kaki dan jalur non-motorized). Jika kelengkapan transportasi publik masih belum ada dan komplit, maka dari sisi itu pulalah anggaran dalam APBD harus dialokasikan pada sektor itu.***

* Kepala Pusat Riset dan Inovasi (Purino) Metropolitan di Institut Teknologi Sumatera (Itera)