Opini  

Kriteria Walikota Bandarlampung Masa Depan

Ilham Malik. Foto: Istimewa
Bagikan/Suka/Tweet:

IB Ilham Malik

Walikota adalah jabatan politik. Ia memiliki tugas untuk membawa kota yang ia pimpin untuk dapat memberikan kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan dalam berkehidupan masyarakat yang bermukim di dalamnya.

D idalam tulisannya yang sangat menarik, Sanford Goodkin, menulis tentang pemilihan Walikota Los Angeles pada 2005 lalu dengan judul “What Kind of Mayor do We Need?”.

Hal yang bisa kita petik pelajarannya adalah sebagai berikut: Apakah kita sebagai warga paham betul apa masalah yang terjadi di kota ini? Setelahnya, apakah partai politik bisa menyediakan pilihan calon walikota yang memang bisa selesaikan masalah kota? Apakah sebagai warga, kita punya keberanian untuk tidak memilih calon walikota yang kita anggap tidak kapabel selesaikan masalah kota, sebagaimana para calon yang ditunjuk oleh partai politik?

Tiga pertanyaannya itu rasanya bisa menimbulkan keramaian logika dan nalar yang membawa kita pada kebaikan, jika dalam prosesnya dikelola dengan baik dan benar.

Sebagai individu warga, bisa jadi saya tidak kapabel untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut. Namun, di balik kapabilitas tersebut ada unsur hak dan tanggung jawab yang membuat saya sebagai warga, dan ini meliputi semua warga kota, untuk harus bisa menjawabnya meskipun tidak perlu disuarakan untuk didengar orang lain.

Terkait dengan seberapa tahu kita masalah perkotaan kita? Secara spot-spot kasus atau masalah perkotaan, tentu warga yang berhadapan langsung dengan masalah, akan tahu percis masalah kota menurut versinya. Semisal ada daerah yang selalu kebanjiran ketika hujan tiba, maka para warga akan mengatakan bahwa masalah kota adalah banjir.

Bagi daerah yang sering terkena bau tidak sedap dari buangan limbah di sungai atau di pantai, maka mereka akan mengatakan bahwa itulah masalah kota kita. Demikian juga bagi kota yang punya mobilitas tinggi, maka mereka akan mengatakan bahwa ketiadaan angkutan umum adalah masalah kota, karena dimana-mana macet dan sebagainya.

Kaum intelektual yang ada di media massa, perguruan tinggi, peneliti, tentulah harus pandai meramu berbagai persoalan itu untuk diangkat sebagai isu besar perkotaan. Sehingga, akan muncul garis merah alur sebab dan akibat. Di sisi itulah akan bisa diambil sebuah hipotesis penyebab masalah kota dan hipotesis penyelesaiannya seperti apa.

Pengetahuan akan hal itu akhirnya akan membawa kita pada kriteria walikota masa depan yang seperti apa yang bisa selesaikan masalah kota. Informasi dan pengetahuan akan hal ini tentu saja diharapkan akan dapat ditangkap oleh pimpinan partai politik dan bohirnya, untuk menetapkan calon walikota yang akan mereka usung. Karena diyakini, bahwa si calon adalah calon pemimpin yang bisa membawa capaian perbaikan kota.

Ketika partai politik ternyata menyajikan calon yang tidak kapabel dalam penyelesaian masalah kota, maka sebagai warga tentu saja harus berani menegaskan hak suaranya untuk tidak memilih calon tersebut. Tetapi sebaliknya, jika calon walikota yang disajikan oleh partai politik adalah mereka yang memang memiliki kapasitas untuk selesaikan masalah kota, maka seluruh warga kota harus berbondong-bondong untuk memilih dan mendukungnya.

Tapi, level proses pemilihan walikota kita, akankah saat ini sudah mengarah kesana? Tidak banyak lagi media massa yang bisa membawa pembacanya pada sisi berfikir mendalam. Membawa pembacanya atau pendengarnya atau penontonnya, pada sisi perenungan akan masa depan yang lazimnya diperoleh oleh warga kota, ketika walikota baru akan dipilih dan kemudian terpilih.

Adagium mutu pemimpin yang dipilih warga bergantung pada mutu warga pemilih, memang ada benarnya. Karenanya, upaya mencerdaskan warga harus terus dilakukan tanpa kenal lelah oleh siapapun melalui cara apapun. Karena upaya “pembodohannya” terus saja berlangsung secara massif. Sadar ataupun tidak sadarnya kita akan hal itu.

*) Dr. Eng. IB Ilham Malik – Asst Prof. di Prodi PWK ITERA dan Pendiri Malcon Engineering Group