Beranda Pendidikan KRLUPB Persoalkan Dasar Pengangkatan Nanang Trenggono Sebagai Jubir Rektor Unila

KRLUPB Persoalkan Dasar Pengangkatan Nanang Trenggono Sebagai Jubir Rektor Unila

384
BERBAGI
Koordinator Koalisi Rakyat untuk Pemilu Bersih (KRLuPB), Rakhmat Husein
Koordinator Koalisi Rakyat untuk Pemilu Bersih (KRLuPB), Rakhmat Husein

TERASLAMPUNG.COM — Ketua Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih atau KRLUB, Rakhmat Husein DC, tidak puas dengan klarifikasi yang dilakukan juru bicara Rektor Unila, Dr.Nanang Trenggono, yang dimuat di Teraslampung.com, Selasa, 10 Maret 2020. Menurut Husein, penunjukan Nanang Trenggono sebagai Jubir Rektor Unila layak diduga termasuk mala-administrasi.

BACA: Heboh Dosen Unila tak Bebas Berpendapat, Ini Penjelasan Jubir Rektor Unila

Menurut Husein, jika alasan larangan berpendapat bagi akademisi adalah pelaksanaan Statuta Unila, seharuanya Nanang Trenggono bisa menjelaskan pasal tentang pengangkatan jubir rektor di Statuta Unila.

“Tidak hanya di Statuta Unila, saya teliti di Permendikbud No 72 tahun 2014 Tentang Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung juga tidak ada pasal penunjukan jubir rektor,” kata Husein, melalui rilis yang diterima Teraslampung.com, Rabu, 11 Maret 2020.

Husen mengatakan, klarifikasi Nanang Trenggono selaku Jubir Rektor Unila yang dimuat di Teraslampung.com justru akan menarik banyak pihak untuk menyikapi polemik pelarangan berpendapat bagi akademisi.

“Ombudsman Lampung seyogianya bisa masuk dalam dugaan mala-admistrasi di Unila,” kata dia.

“Pak Nanang menyampaikan dalam klarifikasinya bahwa apa yang disampakannya adalah poin poin dari Peraturan Menteri Ristekdikti No. 6 Tahun 2015 ttg Statuta Universitas Lampung, yaitu Bagian Kelima tentang Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan
di Pasal 31. Jika Pak Nanang berani menyebutkan bahwa apa yang disampaikannya adalah poin poin dari Statuta Unila. Apakah penunjukan Jubir Rektor itu ada dalam Statuta Unila tahun 2015 tersebut? Kenapa sejak Statuta Unila itu ada tahun 2015 baru hari ini Unila menunjuk jubir rektor?” ujarnya.

Husein berharap soal penunjukan jubir Rektor Unila menjadi perhatian Ombudsman Lampung karena diduga adanya mala-administrasi di Unila.

“Dugaan mala-administrasi tersebut didasarkan pada Pasal 45 ayat 4 Statuta Unila yang sesungguhnya memberi celah Rektor untuk bisa menambah jabatan, organisasi baru, asalkan ada revisi statuta yang disetujui Kemendikbud dan KemenPAN RB. Masalahnya,  hingga kini belum ada revisi dan belum ada persetujuan statuta baru, tiba-tiba muncul SK Rektor mengangkat jubir,” tandasnya.

 

Loading...