TERASLAMPUNG.COM — Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN 2023 dimulai hari ini, Senin (8/5/2023) dengan agenda pertemuan Pejabat Senior ASEAN (ASEAN Senior Officials’ Meeting/SOM).
Pertemuan berlangsung di The Golo Mori Convention Center di kawasan MICE Golo Mori, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“SOM akan membahas sejumlah hal termasuk prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 serta persiapan penyelenggaraan rangkaian pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri (Menlu) negara-negara ASEAN dan KTT ke-42 ASEAN 2023,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah di Labuan Bajo, Senin (8/5/2023).
ASEAN SOM merupakan pertemuan tingkat Pejabat Senior dari kementerian luar negeri masing-masing negara anggota ASEAN. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pejabat dari Sekretariat ASEAN. Hasil-hasil pertemuan SOM ASEAN akan dilaporkan dan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan di tingkat Menlu ASEAN.
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto Reza Suryodipuro yang juga sebagai SOM Leader Indonesia memimpin jalannya pertemuan.
Para Pemimpin ASEAN akan mulai membahas sejumlah isu penting dalam rangka mendorong kawasan ASEAN yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi ASEAN. Upaya ini sejalan dengan tema yang diusung dalam Keketuaan Indonesia ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.
Rangkaian KTT ke-42 ASEAN 2023 akan menghadirkan delapan Leaders, ditambah Sekjen ASEAN dan Perdana Menteri Timor Leste, untuk membahas sejumlah isu kepentingan bersama ASEAN.
TPPO
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus diberantas. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendorong pembahasan TPPO terutama online scams pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN.
“Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas,” ujar Presiden dalam keterangan pers di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/5/2023).
Presiden menekankan, pemberantasan TPPO penting dibahas di KTT ASEAN karena korban kejahatan ini merupakan rakyat ASEAN, termasuk sebagian besar warga negara Indonesia (WNI). KTT ASEAN kali ini, lanjut Presiden, akan menyepakati kerja sama dalam pemberantasan TPPO ini.
“Dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi,” ungkapnya.
Dalam pernyataannya, Presiden juga menyampaikan sejumlah TPPO yang berhasil diungkap negara-negara ASEAN. Salah satunya adalah pada 5 Mei yang lalu, di mana otoritas Filipina dan perwakilan negara lainnya, termasuk Indonesia telah berhasil menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara, di mana 143 di antaranya adalah dari Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menyelamatkan 20 WNI korban TPPO di Myanmar.
“Baru-baru ini, pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar. Ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah, karena lokasinya berada di wilayah konflik,” tambahnya.
Kolaborasi
Sebelumnya, usai meninjau simulasi penyambutan kedatangan pemimpin ASEAN, di Bandar Udara (Bandara) Internasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (07/05/2023)., Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa prinsip Indonesia di keketuaan ASEAN 2023 adalah kolaborasi dan kerja sama dengan semua pihak.
“Prinsip Indonesia di keketuaan ASEAN adalah kolaborasi dan kerja sama dengan siapa pun. Dan, kita juga tidak ingin ASEAN menjadi proksi siapa pun, proksi negara mana pun,” ujar Presiden.
Presiden Jokowi menginginkan ASEAN tetap terbuka dan bisa bekerja sama dengan negara mana pun. Selain itu, Kepala Negara juga menekankan prinsip dialog dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada di ASEAN. Termasuk termasuk dalam isu Myanmar yang juga akan menjadi salah satu poin pembahasan para pemimpin ASEAN pada KTT ke-42 ini.
“Iya, Itu secara khusus akan dibahas. Tetapi, acuan kita tetap untuk Myanmar, acuan kita tetap five-point consensus, tetap jadi acuan, tetapi itu harus dengan dialog, karena menurut saya sanksi itu bukan sebuah solusi,” ujarnya.
Presiden pun berharap agar konflik di Myanmar dapat segera diselesaikan. Setidaknya ada tiga hal yang ditekankan Presiden Jokowi terkait isu Myanmar, mulai dari penghentian kekerasan hingga mendorong peran aktif dari Myanmar dalam dialog-dialog.
“Pertama, kekerasan harus dihentikan, segera dihentikan. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus sampai ke rakyat di Myanmar. Yang ketiga, dialog-itu yang penting-yang ingin kita yang aktif tidak hanya di sini, tetapi juga di Myanmar sendiri juga harus aktif untuk berperan dalam dialog-dialog yang kita lakukan,” pungkasnya.
