Beranda Teras Berita Kudatuli (yang Terus) Menanti Solusi

Kudatuli (yang Terus) Menanti Solusi

1823
BERBAGI
Oleh Karina Lin
Kerusuhan 27 Juli 1996 di dekat Kantor DPP PDI Jl. P. Diponegoro, Jakarta (dok Tempo)
Indonesia,
bangsa kita ini memiliki catatan sejarah yang dinamis kalau tidak disebut
panjang berkaitan dengan kerusuhan/ aksi massa yang bersifat merusak itu. Jika
di bulan Mei lalu kita diingatkan akan tragedi kerusuhan Mei 1998. Dalam bulan
Juli yang baru saja berakhir beberapa hari ini, kita diingatkan pada tragedi
kerusuhan 27 Juli (Kudatuli), yang terjadi 18 tahun lalu atau tepatnya tahun 1996.
Meski sama-sama
berstatus sebagai kerusuhan, dibandingkan kerusuhan Mei 1998, peristiwa 27 Juli
1996 boleh dibilang kalah pamor dalam hal ketenaran, jumlah korban jiwa dan
kerugian material. Kerusuhan Mei yang terjadi selama 3 hari (13-15 Mei 1998) di
ibukota Jakarta itu, disebut jumlah korban jiwanya secara umum (tewas, terluka
dan hilang) mencapai ribuan orang. Hasil temuan Tim Gabungan Pencarian Fakta
(TGPF) misalnya menyebut ada 1190 orang yang tewas akibat ter/dibakar, 27 orang
tewas akibat senjata/ lainnya dan 91 orang luka-luka (semanggipeduli.com). Selain
itu kerusuhan Mei 1998 membawa nuansa SARA pada saat terjadi. Adalah WNI
keturunan Tionghoa yang dominan dijadikan sasaran amuk massa dalam peristiwa
tersebut.
Sedangkan
kerusuhan/ peristiwa 27 Juli 1996 tidaklah se-ekstrem kerusuhan Mei 1998. Mengutip
laman beritasatu.com, Komisi Nasional (Komnas) HAM pimpinan Munawir Sadzali dan
Baharuddin Lopa (yang kala itu melakukan investigasi) menyatakan bahwa
peristiwa yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan kudatuli atau Sabtu
kelabu itu “hanya” menelan korban jiwa 5 orang tewas, 23 orang hilang dan 149
orang terluka. Kerugian materiil ditaksir oleh Pemda DKI sebesar Rp 100 miliar.
Namun, apa yang
menjadikan kerusuhan kudatuli ini penting, karena terjadi dipicu oleh
faktor-faktor cenderung politis. Tepatnya persaingan politis antara Soeharto
(sebagai yang berkuasa) dengan oposisinya, Megawati (melalui PDI); dan persaingan
politis intern antara sesama kubu di tubuh berlambang banteng hitam itu yakni
kubu Megawati dan kubu Soerjadi.
Sedikit
pengingat, penyerbuan ke kantor PDI di Jalan Diponegoro 58 pada Sabtu, 27 Juli
1996 ini dilakukan pada pagi buta oleh 200 Satgas PDI kubu Soerjadi. Penyerbuan
ini sebagai wujud klimaks dari konflik dua kubu yang bersitegang memperebutkan
kantor DPP PDI. Penyerbuan ini menjadi “rumit” karena Soerjadi didukung oleh pemerintah
Soeharto dan tentaranya – yang lantas ikut melibatkan diri dalam peristiwa ini.
Kerusuhan dan
Keadilan
Entah apakah ini
memang “tradisi” kerusuhan di negara kita ataukah faktor hukum di negara kita
yang tidak tuntas dan tidak jelas penerapannya ? Sepengamatan saya, pasca
sebuah kerusuhan terjadi – bisa dipastikan pelaku atau dalang utama daripada
kerusuhan tidak terungkap dan kalaupun terungkap, tidak ditangkap. Keadaan dan
kenyataan ini pula yang berlaku terhadap kerusuhan peristiwa 27 Juli 1996 itu.
Mengutip kembali
laman beritasatu.com, yang menulis demikian setelah 12 tahun (2008) kasus ini
berlalu, siapa sesungguhnya yang menjadi dalang masih belum terungkap.
Pengadilan kasus 27 Juli hanya mampu menyeret lima orang sebagai tersangka dan
hanya satu orang saja yang dihukum dua bulan. Vonis itu pun diputus pada tahun
2003.
Para tersangka
yang dibawa ke pengadilan pun hanyalah aktor-aktor kelas tiga, bukan aktor
utamanya. Padahal,  dalang kerusuhan 27 Juli 1996 bisa
dilacak (bahkan ditetapkan) berdasarkan kesaksian Rosihan Anwar. Ya, almarhum
Rosihan adalah saksi mata, yang menjadi tetangga kantor DPP PDI. Rumahnya di
Jalan Surabaya, hanya berjarak 200 meter dari tempat kejadian. Wartawan senior
ini dalam artikelnya bertajuk “Petite Histoire”  (yang dimuat di Kompas, 27 Juli
2002) menyatakan aktor-aktor yang terlibat ada tiga. Pertama, pasukan Gegana
Polri yang berseragam serba hitam bersenjata tongkat berkumpul tak jauh dari
kantor PDI.
Kedua, pasukan
ABRI di luar kantor PDI dipimpin Pangdam Jaya Sutiyoso yang diperintahkan oleh
Kapuspen ABRI, Amir Syarifuddin. Amir berada di gardu Satpam rumah milik Mien
Sugandhi. Rosihan mendengar komunikasi seluler di antara keduanya.
Dan ketiga, ABRI
pula yang berusaha mengatur opini di media massa kalau dalang kerusuhan 27 Juli
adalah Partai Rakyat Demokratik (PRD). Dissenting opinion ini nampak melalui
kesimpulan yang lantas disebarluarkan bahwa ideologi PRD mirip dengan ideologi
PKI yang dinyatakan terlarang itu.
Selain kesaksian
dari beliau, mengungkap dalang lainnya bisa dilacak juga dari laporan Komnas
HAM yang mencatat bahwa terdapat pertemuan tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya
yang dipimpin oleh (kala itu) Kasdam Jaya Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir pada
rapat itu adalah Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso
dan Alex Widya Siregar. Dalam rapat itu, SBY memutuskan penyerbuan atau
pengambilalihan Kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya. Dokumen tersebut juga
menyebutkan aksi penyerbuan adalah garapan Markas Besar ABRI c.q. BIA (Badan
Intelijen ABRI) bersama Alex Widya Siregar.
Menanti Gebrakan
Presiden Terpilih
Ada euforia
tersendiri terhadap Pilpres 2014 yang baru saja berlalu. Secara lebih menukik,
euforia ini ditujukan kepada presiden terpilih hasil pilpres tersebut, yakni
Joko Widodo alias Jokowi. Mengapa ? Sebab kepada sosok yang satu inilah,
kebanyakan dari kita menumpukan harapan akan Indonesia yang lebih baik termasuk
solusi dalam hal “kejelasan dan keberlanjutan” status dan proses hukum
pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh Rezim Orde Baru melalui perangkatnya.
Sepengingat saya
juga, Jokowi sendiri (bersama wakilnya, Jusuf Kalla) dalam masa kampanye pernah
berjanji akan menuntaskan persoalan pelanggaran HAM yang identik terjadi dalam
sebuah kerusuhan. Tentang janji ini, bisa disebut misalnya bagaimana ia pernah
berucap bahwa penyair Widji Thukul dan belasan aktivis yang sampai detik ini
masih hilang, harus ditemukan. Baik dalam kondisi masih bernyawa ataupun
kondisi tiada (Kompas.com, 9 Juni 2014).
Namun, menjadi
sebuah tanda tanya besar apakah ia sungguh bisa menepati janjinya itu ? Mencabut
impunitas para jenderal yang disinyalir terlibat pelanggaran HAM. Pasalnya
dalam koalisi partai politik pengusungnya itu, terdapat cukup banyak “tokoh”
yang disinyalir terlibat pelanggaran-pelanggaran HAM dari kerusuhan yang pernah
terjadi di negara kita, seperti Wiranto (Referendum Timor Timur), Sutiyoso
(Timor Timur, kudatuli), A.M. Hendropriyono (tragedi Talangsari), dan lain-lain.
Beberapa tokoh itu, malah ada yang memegang posisi kunci pada saat masa
kampanye pilpres 2014 ini. Setelah pilpres berlalu dan hasil diumumkan,
tokoh-tokoh itu ada yang masuk daftar kandidat kabinet rakyat ala Jokowi-JK.
Makanya, inilah
menjadi salah satu tantangan besar bagi seorang Jokowi dalam menahkodai
Indonesia baru (yang jika lancar) pasca dilantik pada 20 Oktober 2014
esok.  Analisis yang bisa saya kemukakan
disini, andaikata Jokowi “berani” (baca: bisa komitmen dan konsisten) terhadap
janjinya itu maka kemungkinan terbesar ia dan partai pengusungnya akan dimusuhi
oleh parpol anggota koalisinya. Tidak tertutup kemungkinan, parpol koalisinya
akan menarik dukungan mereka (baca: keluar dari koalisi PDI-P).
Sebaliknya, rakyat saya
yakin pasti tetap mendukungnya. Dukungan rakyat kepadanya, saya yakin pasti
bertambah lima tahun ke depan apabila sungguh Jokowi benar-benar mewujudkan
janjinya mengungkap dan menyeret tokoh pelanggar HAM sekalipun tokoh tadi
merupakan bagian daripada koalisinya.
Menyimak
perjalanan bangsa ini, khususnya dari semenjak reformasi 1998, telah sering
atau selalu janji menuntaskan persoalan pelanggaran HAM “dijual” selama masa
kampanye dalam pemilihan presiden. Sayangnya, para calon presiden yang telah
terpilih lantas lupa pada janji tersebut atau dalam kata yang lebih menohok,
sengaja melupakan. Tujuannya apalagi kalau bukan demi kepentingan
keberlangsungan partai mereka di ajang kompetisi politik negara kita yang makin
sengit.
Akhirnya, apa
yang bisa disimpulkan disini ? Pilihan ada di tangan presiden terpilih, hendak
menunaikan janjinya yang berarti ia bersetia kepada rakyat ataukah mengabaikan
janjinya yang berarti ia bersetia kepada partainya dan kekuasaan. Waktulah yang
akan memberi jawaban dari semua tanda tanya ini.
Loading...