Beranda News Pilgub Lampung Kuik…Ternyata Pansus Money Politic Pilgub Lampung tak Sesuai Kearifan Lokal

Kuik…Ternyata Pansus Money Politic Pilgub Lampung tak Sesuai Kearifan Lokal

1542
BERBAGI
Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Koir, saat menerima kelengkapan berkas laporan dari tim kuasa hukum Ridho-Bachtiar.

TERASLAMPUNG.COM — Suara akademisi yang mengkritik pembentukan Pansus DPRD Lampung untuk Dugaan Money Politic Pilgub kembali muncul dari Universitas Lampung. Kali ini kritik berasal dari Abdul Syani, dosen FISIP Unila.

Menurut Abdul Syani, pembentukan Pansus Money Politic oleh para anggota DPRD Lampung  dipastikan akan memecah belah persatuan dan persaudaraan rakyat Lampung yang akan berujung pada konflik. Ia pun mengimbau  rakyat Lampung menegakkan kembali piil pesenggiri yaitu kehormatan yang menjadi pedoman hidup berbasiskan adat istiadat rakyat Lampung.

“Hasil pilgub adalah buah demokrasi yang melibatkan empat jutaan suara rakyat Lampung. Seharusnya diterima bukan justru dipertentangkan. Kalau ada persoalan seharusnya diselesaikan dengan menegakkan piil pesenggiri dengan mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Bukan dengan memecah belah masyarakat dengan membuat Pansus DPRD,” katanya, Sabtu (7/8/2018) sepeti banyak dilansir media online Lampung.

Menurutnya,  hasil suara Pilkada 2018 harus dijaga karena itu merupakan pilihan rakyat Lampung agar mendapatkan pemimpin yang benar-benar membawa kesejahteraan bagi rakyat Lampung.

“Upaya menggagalkan hasil pemilihan suara dalam Pilkada 2018 akan melanggar piil pesenggiri yang menjadi pedoman hidup rakyat Lampung. Ini tidak boleh,” kata dia.

Ia menegaskan bahwa Pilkada adalah urusan dan pilihan rakyat Lampung yang harus dihormati dan tidak boleh diintervensi oleh kepentingan kepentingan perorangan atau kelompok.

“Apalagi kepentingan elit-elit partai di Jakarta sehingga memecah belah dan merusak piil pesenggiri sebagai pedoman hidup rakyat Lampung,” ujarnya.

Ia pun menyitir kearifan lokal Lampung: nemui-nyimah, yaitu bertemu dan musyawarah dengan azas kekeluargaan menyelesaikan persoalan.

“Musyawarah dibuka dengan menegaskan kembali piil pesenggiri yaitu kita semua bersaudara dan wajib bersatu yang menjadi kehormatan rakyat Lampung. Jangan membiarkan orang lain memecah belah persaudaraan kita,” ujarnya.

Mantan aktifis 78 lulusan UGM di Yogyakarta ini mengingatkan, setelah dalam nemui nyimah semua sepakat menegakkan persaudaraan dalam piil pesenggiri, barulah persoalan dibuka dan diperiksa bersama untuk mencari kebenaran dan jalan keluarnya.

“Jadi bukan dengan saling menyalahkan, mempertajam dengan demonstrasi, kemudian membentuk pansus yang akan mempertajam persoalan. Kita semua bersaudara jangan mau dikipas kepentingan dari luar. Lampung ini milik kita,” ujarnya.

Syani juga menegaskan nengah-nyapur yaitu secara keterbukaan dan toleransi untuk bersaudara dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang sosial, ras atau agama seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Lampung.

“Sehingga pilkada bukan soal menang atau kalah, tapi soal bermufakat bersama untuk bergantian memimpin Lampung menuju lebih baik. Kalau ada salah saling bermaaf-maafan. Bukan mencari kesalahan untuk menjatuhkan atau merusak atau bahkan menggagalkan hasil pemilihan pemimpin yang melibatkan suara jutaan rakyat,” ujarnya.

Abdul Syani berharap pemimpin baru yang dipilih masyarakat Lampung dapat menegakkan kembali pedoman piil pesenggiri dalam pemerintahan di masa depan.

“Sehingga kearifan lokal tidak sekedar menjadi slogan dan pemanis demokrasi tetapi menjadi pedoman yang hidup dalam kehidupan rakyat Lampung,” katanya.

TL/ILS

Loading...