| Anggota Komisi I DPR RI Siti Hediati Soeharto (Mbak Titiek) bersama nelayan Desa Hanura menunnjukkan ikan kerapu yang dibudidayakan nelayan. |
BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Rombongan Komisi IV DPR RI Jumat sore (10/7) melakukan kunjungan kerja ke Balai Benih Budidaya Perikanan Lampung (BBBPL) di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Lampung.Kunjungan tersebut guna melihat budidaya ikan kerapu di Lampung dan kendala yang dihadapi nelayan.
Dalam kesempatan tersebut Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) mewakili Komisi IV menyampaikan apresiasi karena Indonesia, khususnya Provinsi Lampung telah mampu membudidayakan kerapu.
“Saya berharap agar kiranya krapu dapat dikembangkan di seluruh Indonesia. Pemerintah hendaknya lebih banyak lagi membangun Balai Pembibitan untuk melestarikan laut Indonesia,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut Komisi IV didampingi Sekretaris Daerah Lampung Ir. Arinal Djunaidi, Kadis Kelautan dan Perikanan, Karo Tapum. dan Kepala Balai Benih Budidaya Perikanan Hanura Tatie Sriparianti
Nelayan Pesawaran diwakili Arifin, pembubidaya kerang, mengaku menyambut baik kunjungan Komisi IV beserta rombong an Pemprov Lampung.
“Kami mohon agar Dinas Kelautan Pesawaran membantu permohonan dana untuk pengembangan keramba,” kata Arifin.
Asril, Ketua Kelompok Nelayan Ringgung, mengeluhkan pengembangan industri pariwisata karena dinilai membatasi kegiatan nelayan.
Menurut Asril, kini dirinya tidak diperbolehkan untuk membuat kapal di pinggir pantai. Nelayan berharap kegiatan pariwisata dan perikanan dapat berjalan seiring. Salah satu wujudnya yaitu kawasan yang masih tersisa di pantai dapat dijadikan galangan kapal dan parkir mobil pada saat panen.
Menurut Asril, beberapa tahun lalu, ikan kerapu merupakan produk unggulan dari Lampung. Tapi sekarang tinggal nama, karena banyak kendala terutama pemasaran.
Kendala yang dihadapi nelayan meliputi keterbatasan angkutan dan pengepul. Dahulu harga ikan krapu pernah mencapai $50. Namun karena sudah tidak berpotensi maka para nelayan mencari komoditas terbaru seperti kakap putih dan krapu macan tapi masih dalam tahap uji coba.
Menanggapi hal tersebut Titiek Soeharto menerangkan bahwa pariwisata penting akan tetapi tidak boleh mengganggu aktivitas para nelayan.
“Hal ini bisa didiskusikan dengan pihak Pariwisata. Soal kaplingan tanah juga nanti bisa diatur. Karena dengan adanya pariwisata kegiatan ekonomi juga akan lebih berkembang,” tambahnya.
Ia juga berjanji untuk segera mempercepat permohonan nelayan untuk membangun keramba. Sekretaris Daerah Prov Lampung Arinal Djunaidi juga menambahkan dana tersebut akan dianggarkan di tahun 2016.
“Realisasinya sudah ada di Bapenas. Selain itu pariwisata dan sektor perikanan juga tetap bisa memanfaatkan. Mangrove tetap dipertahankan,” jelas Sekda.
Dikatakannya, untuk pemasaran krapu saat ini termasuk dalam transaksi 11 komoditi pangan dengan pihak DKI Jakarta. “Tetapi jadwal panennya harus rutin. Pasar dalam negeri sudah ada, jadi tidak perlu keluar negeri,”ujar Sekda.
Sementara itu Kepala Balai Benih Budidaya Perikanan Hanura Tatie Sriparianti meminta bantuan kepada DPR RI untuk memperluas area benih ikan di BBBPL.
Warga dan kelompok nelayan juga berharap agar jalan besar yang menuju ke area dapat segera diperbaiki untuk memudahkan transportasi.
