BANDARLAMPUNG,
Teraslampung.com– Menko Bidang Kemaritiman
Indroyono Soesilo meyakini Indonesia akan bisa menjadi negara maritim yang kuat. Sebab, kata Indroyono, secara geopolitik, historis, dan budaya Indonesia memiliki syarat sebagai negara kampiun di dunia maritim.
Teraslampung.com– Menko Bidang Kemaritiman
Indroyono Soesilo meyakini Indonesia akan bisa menjadi negara maritim yang kuat. Sebab, kata Indroyono, secara geopolitik, historis, dan budaya Indonesia memiliki syarat sebagai negara kampiun di dunia maritim.
“Wilayah darat Indonesia Indonesia dalam satu
kesatuan yang dikelilingi oleh lautan. Dengan wilayah yang 2/3-nya merupakan
lautan, kita bisa jadi negara yang kuat di bidang maritim jika didukung oleh sarana pendukung yang bagus, termasuk kapal. ebab itu, Presiden Joko
Widodo mengupayakan agar Indonesia meningkatkan semaksimal mungkin kebutuhan
kapal nasional dalam mendukung kegiatan industri maritim di dalam negeri,
khususnya lagi untuk kebutuhuan pemerintah,” kata Indroyono, saat mengunjungi pabrik pembuatan kapal perang PT Daya Radar Utama (DRU) di Srengsem, Bandarlampung, Jumat (7/8).
kesatuan yang dikelilingi oleh lautan. Dengan wilayah yang 2/3-nya merupakan
lautan, kita bisa jadi negara yang kuat di bidang maritim jika didukung oleh sarana pendukung yang bagus, termasuk kapal. ebab itu, Presiden Joko
Widodo mengupayakan agar Indonesia meningkatkan semaksimal mungkin kebutuhan
kapal nasional dalam mendukung kegiatan industri maritim di dalam negeri,
khususnya lagi untuk kebutuhuan pemerintah,” kata Indroyono, saat mengunjungi pabrik pembuatan kapal perang PT Daya Radar Utama (DRU) di Srengsem, Bandarlampung, Jumat (7/8).
.
Menteri Indroyono mengatakan, dengan 2/3 wilayahnya berupa laut, jumlah
pulau terbanyak di dunia, dan garis pantai terpanjang di dunia dapat
membangkitkan kembali era keemasan Indonesia
sebagai negara bahari.
pulau terbanyak di dunia, dan garis pantai terpanjang di dunia dapat
membangkitkan kembali era keemasan Indonesia
sebagai negara bahari.
Menurut Indroyono, proses
pembuatan kapal di Indonesia disarankan agar
kandungan lokalnya minimal 40% dan dirancang-bangun oleh orang Indonesia.
pembuatan kapal di Indonesia disarankan agar
kandungan lokalnya minimal 40% dan dirancang-bangun oleh orang Indonesia.
“Kalau rancang bangun
diserahkan kepada pihak asing dikahwatirkan bahan-bahannya diimpor dari negara
lain. Oleh karena itu Pemerintah telah mempersiapkan Pusat Rancang Bangun
Perkapalan Nasional di Surabaya. Salah satu kegiatannya adalah menginventarisir
dan mempertegas rancang bangun design kapal-kapal untuk memudahkan pemetaan
kebutuhan perkapalan nasional,” katanya.
diserahkan kepada pihak asing dikahwatirkan bahan-bahannya diimpor dari negara
lain. Oleh karena itu Pemerintah telah mempersiapkan Pusat Rancang Bangun
Perkapalan Nasional di Surabaya. Salah satu kegiatannya adalah menginventarisir
dan mempertegas rancang bangun design kapal-kapal untuk memudahkan pemetaan
kebutuhan perkapalan nasional,” katanya.
Terkait pengadaan kapal di
dalam negeri, kata Indroyono, pemerintah telah memberikan dukungan berupa
kebijakan fiskal dan non fiskal. Di
bidang kebijakan fiskal, menurut Indroyono, pemerintah telah mempermudah
pengadaan kapal melalui APBN yang saat ini sedang berjalan serta dengan
mempermudah proses pengadaan kapal dimana pengadaan kapal dalam prosesnya tidak
harus melalui proses tender.
dalam negeri, kata Indroyono, pemerintah telah memberikan dukungan berupa
kebijakan fiskal dan non fiskal. Di
bidang kebijakan fiskal, menurut Indroyono, pemerintah telah mempermudah
pengadaan kapal melalui APBN yang saat ini sedang berjalan serta dengan
mempermudah proses pengadaan kapal dimana pengadaan kapal dalam prosesnya tidak
harus melalui proses tender.
“Harga kapal dengan
spesifikasi yang sama dengan harga yang sudah fix telah dimasukan kedalam
e-katalog LKPP. Untuk Kebijakan fiskal,
pemerintah memberikan kemudahan yakni dengan meniadakan pajak pertambahan nilai
bagi industri galangan kapal serta dengan percepatan restitusi,” katanya.
spesifikasi yang sama dengan harga yang sudah fix telah dimasukan kedalam
e-katalog LKPP. Untuk Kebijakan fiskal,
pemerintah memberikan kemudahan yakni dengan meniadakan pajak pertambahan nilai
bagi industri galangan kapal serta dengan percepatan restitusi,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut
Menteri didampingi Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, Presiden Direktur PT Daya
Radar Utama Amir Gunawan, Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan
Jamaludin. Turut Hadir Anggota Komisi IV DPR-RI Sudin, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Zaini Nurman, Asisten
Bidang Ekonomi dan Pembangunan; Adeham, Kadis Perindustrian Toni H.Tobing,
serta para para Direktur PT DRU dan perwakilan Bank BNI dan Industri UKM yang
hadir dalam acara ini.
Menteri didampingi Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, Presiden Direktur PT Daya
Radar Utama Amir Gunawan, Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan
Jamaludin. Turut Hadir Anggota Komisi IV DPR-RI Sudin, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Zaini Nurman, Asisten
Bidang Ekonomi dan Pembangunan; Adeham, Kadis Perindustrian Toni H.Tobing,
serta para para Direktur PT DRU dan perwakilan Bank BNI dan Industri UKM yang
hadir dalam acara ini.
Gubernur Lampung M.Ridho
Ficardo dalam sambutannya mengataka
bahwa PT DRU Lampung merupakan perusahaan yang dalam negeri mampu
memproduksi steel, deck machineries, peralatan listrik dan yang terbaru adalah
pembuatan KRI Teluk Bintuni – 520. KRI Teluk
Bintuni merupakan kapal jenis landing shift tank (LST) yang didesain mampu
mendarat di Pantai. Kapal ini khusus untuk mengangkut tank jenis leopard yang
didatangkan dari Jerman.
Ficardo dalam sambutannya mengataka
bahwa PT DRU Lampung merupakan perusahaan yang dalam negeri mampu
memproduksi steel, deck machineries, peralatan listrik dan yang terbaru adalah
pembuatan KRI Teluk Bintuni – 520. KRI Teluk
Bintuni merupakan kapal jenis landing shift tank (LST) yang didesain mampu
mendarat di Pantai. Kapal ini khusus untuk mengangkut tank jenis leopard yang
didatangkan dari Jerman.
Keberadaan PT. DRU dinilai
berperan penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, khususnya di
Provinsi Lampung. Salah satunya dengan memberikan kesempatan kerja bagi putra
daerah Lampung.
berperan penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, khususnya di
Provinsi Lampung. Salah satunya dengan memberikan kesempatan kerja bagi putra
daerah Lampung.
M. Ridho Ficardo mengharapkan
dukungan Menko Kemaritiman terhadap pembangunan dan pengembangan potensi bahari
di Provinsi Lampung. Disampaikan juga
Provinsi Lampung memiliki luas perairan laut ± 24.820 km² dan panjang garis
pantai ± 1.105 km. Jumlah pulau-pulau besar dan kecil sebanyak 132 juga sangat
mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia.
dukungan Menko Kemaritiman terhadap pembangunan dan pengembangan potensi bahari
di Provinsi Lampung. Disampaikan juga
Provinsi Lampung memiliki luas perairan laut ± 24.820 km² dan panjang garis
pantai ± 1.105 km. Jumlah pulau-pulau besar dan kecil sebanyak 132 juga sangat
mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Saya berharap agar kiranya
berbagai agenda dan program kerja Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan di
Lampung demi kemajuan pembangunan di bidang kemaritiman di Provinsi Lampung,”katanya.
berbagai agenda dan program kerja Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan di
Lampung demi kemajuan pembangunan di bidang kemaritiman di Provinsi Lampung,”katanya.