Lagi, Mobil Dinas Kesehatan Lampura Diduga Gunakan Pelat Nomor Bodong

Mobil dinas Pemkab Lampung Utara yang diduga memakai nomor pelat palsu.
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–Dinas Kesehatan Lampung Utara sepertinya tak dapat menjadi contoh yang baik pada masyarakat dalam hal urusan membayar pajak. Buktinya, satu unit mobil ‎pelat merah di Puskemas Wonogiri, Lampung Utara terlihat menunggak pajak.

Dugaan penunggakan pajak terlihat jelas pada masa berlakunya pelat nomor mobil tersebut. Masa berlakunya pelat nomor mobil dengan nomor polisi BE 9889 JZ itu ‎jatuh pada bulan November 2021, sedangkan saat ini sudah berada di bulan Februari 2022.

Konyolnya lagi, saat diperiksa melalui aplikasi khusus untuk memeriksa pajak kendaraan pelat mobil yang terpasang di mobil dinas itu ternyata tidak terdaftar atau dapat dengan kata lain dapat dikatakan bodong alias palsu. Kondisi yang sama sempat terjadi pada kendaraan roda empat Mitsubishi ‎Strada Triton BE 9386 JZ.

Sekretaris Dinas Kesehatan Lampung Utara, Hendri US tak menampik jika mobil dinas di puskemas tersebut menunggak pajak. Kurang lebih dua tahun lamanya pajak mobil itu belum dibayar. Mobil Suzuki APV Luxury yang digunakan untuk layanan puskemas keliling itu dibeli melalui pengadaan pada tahun 2016 silam.

“Terakhir masa berlakunya tahun 2019. Berarti belum bayar pajak tahunn 2020 dan 2021,” kata dia.

Kendati begitu, ia membantah jika pelat mobil yang digunakan disebut bodong. Ia berdalih hal itu terjadi karena setiap pergantian STNK maka nomor pelatnya juga harus berganti.

“Jika udah bayar pajak maka dalam aplikasi Samsat datanya muncul,” kelitnya.

Ia mengaku telah menginstrusikan kepada pemegang mobil tersebut untuk segera menyelesaikan tunggakan pajak di tahun – tahun tersebut. Sebab, pembayaran pajak kendaraan dinas di bawah tahun 2022 bukan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Mereka hanya menanggung pajak kendaraan untuk tahun 2022 ini.

“Sesuai SIPD/Sistem Informasi Pemerintah Daerah tahun 2022 (pembayaran pajak kendaraan) dialokasikan ke Dinkes, namun sampai skrg anggaran bayar pajak operasional mobil dinas 2022 belum dapat dicairkan,” tutur dia.‎

You cannot copy content of this page