Lampung Tambah Dua Ahli Pers Dewan Pers

  • Bagikan

TERASLAMPUNG.COM — Ahli Pers dari Dewan Pers yang bertugas di wilayah Lampung bertambah dua orang, menyusul lulusnya dua calon ahli pers yang mengikuti pelatihan pada Agustus 2021. Dua ahli pers baru itu adalah Dr. Iskandar Zulkarnain  (Pemred Lampung Post) dan Donald Haris Sihotang (CEO Kupas Tuntas).

Penambahan dua ahli pers Dewan Pers itu berdasarkan surat Dewan Pers nomor 833/DP-K/IX/202 tanggal 8 September 2021 tentang Pengumuman Hasil Ujian Penyegaran dan Pelatihan Ahli Dewan Pers. Iskandar Zulkarnain dan Donald Haris Sihotang dinyatakan lulus pelatihan ahli pers yang digelar Dewan Pers dan resmi menjadi ahli pers yang bertugas di Provinsi Lampung.

Sebelumnya, sejak 2010 lalu ahli pers Dewan Pers di Lampung adalah Oyos Saroso HN (Pemred Teraslampung.com, mantan Ketua AJI Bandarlampung) dan Heri Wardoyo (mantan Wapemped Lampung Post, nonaktif).

Sejak Heri Wardoyo nonaktif sebagai jurnalis dan menjabat Wakil Bupati Tulangbawang, Lampung hanya memiliki satu ahli pers Dewan Pers. Meskipun banyak wartawan atau jurnalis senior atau ada beberapa akademisi di Lampung yang menguasai masalah pers, tetapi hingga Agustus 2021 hanya satu orang yang memiliki sertifikat ahli pers dari Dewan Pers.

Dengan bertambahnya ahli pers yang memegang sertifikat ahli pers dari Dewan Pers diharapkan akan mendukung dan memperlancar proses penyelesaian kasus-kasus pers yang melibatkan jurnalis dan media di Lampung.

Dalam suratnya kepada para ahli pers yang baru, Ketua Dewan Pers Muhahmmad Nuh menyatakan penugasan sebagai Ahli baik dalam proses penyelidikan, penyidikan maupun persidangan akan dilengkapi dengan Surat Tugas Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Ketarangan Ahli Dewan Pers.

“Ahli pers dari Dewan Pers harus bersedia untuk sewaktu-waktu ditugaskan sebagai Ahli Pers berdasarkan surat tugas dari Dewan Pers, mampu bersikap independen, adil, dan objektif dalam menjalankan tugas sebagai Ahli Pers, tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik, anggota legislatif atau pejabat di pemerintahan tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat,” kata Muhammad Nuh.

 

  • Bagikan