Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Lampung Utara Terancam tak Dapat Pansimas 2021

Lampung Utara Terancam tak Dapat Pansimas 2021

110
BERBAGI
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Lampung Utara terancam tak akan mendapat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pansimas) pada tahun 2021 mendatang. Alasannya, 9 desa pendamping yang mendapat jatah Pansimas tahun 2019 ‎sampai sekarang masih belum berjalan.

Tahun 2019 silam, Lampung Utara mendapat jatah 45 desa untuk program Pansimas. Dari 45 desa itu, 9 di antaranya merupakan desa pendamping yang sumber dananya berasal dari APBD Lampung Utara. Total anggaran pendamping yang telah dialokasikan dalam APBD 2019 itu hanya sebesar Rp2,2, Miliar atau hanya sekitar 0,1 persen dari total APBD 2019 yang mencapai Rp1,9 Triliun.

Lantaran kondisi keuangan yang tak memungkinkan, Pemkab Lampung Utara terpaksa menunda pelaksanaan Pansimas untuk ke-9 desa tersebut pada APBD Perubahan tahun 2020. Penundaan itu disampaikan kepada pemerintah pusat oleh Wakil Bupati Budi Utomo melalui sebuah surat resmi.

“Kalau 9 desa pendamping Pansimas tahun 2019 itu masih juga enggak dijalankan maka sanksinya Lampung Utara tidak dapat lagi Pansimas untuk tahun 2021 mendatang,” kata Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lampung Utara, Tabrani Sulaiman, Senin (26/10/2020).

‎Kendati demikian, Tabrani mengatakan, anggaran Pansimas untuk ke-9 desa itu telah dialokasikan dalam Perubahan APBD tahun 2020. Sayangnya, sampai sekarang Perubahan APBD tahun 2020 masih belum rampung dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

“Sudah dialokasikan, tinggal nunggu hasil evaluasi Perubahan APBD saja,” terangnya.

Disinggung apakah tidak akan menjadi persoalan jika pelaksanaan program Pansimas untuk ke-9 desa itu melampaui tahun berjalan karena saat ini saja telah memasuki akhir Oktober, Tabrani mengatakan, tidak ada persoalan.

“Enggak masalah karena memang kan evaluasinya masih belum turun,” kata dia.

Sayangnya, Sekretaris Daerah Kabupaten ‎Lampung Utara, Lekok ketika dikonfirmasi sama sekali tidak memberikan respon. Konfirmasi yang disampaikan melalui WhatsApp-nya tak kunjung dibalas olehnya.