Laporan Keuangan Pemkab Lampung Utara Dapat Opini WDP Dua Tahun Berturut-turut

  • Bagikan
Plt Bupati Lampung Utara, Budi Utomo menerima 8 rekomendasi Pansus LKPj dari Ketua DPRD Lampura, Romli (1)
Plt Bupati Lampung Utara, Budi Utomo menerima 8 rekomendasi Pansus LKPj dari Ketua DPRD Lampura, Romli (1)

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Laporan keuangan Pemkab Lampung Utara tahun anggaran 2020 hanya mendapat predikat ‎Wajar dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung. Dengan begitu, s‎elama dua tahun terakhir kepemimpinannya, Bupati Budi Utomo belum mampu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian seperti tahun – tahun sebelumnya.

“Laporan keuangan Pemkab Lampung Utara tahun 2020 ‎kembali mendapat predikat Wajar dengan Pengecualian atau WDP,” jelas Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Lampung Utara, M. Antoni, Rabu (2/6/2021).

Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Pemkab Lampung Utara itu ‎dilakukan sepekan sebelum hari raya Idul Fitri lalu. Bupati Budi Utomo dan Ketua DPRD Lampung Utara, Romli yang menerima LHP itu langsung dari pihak BPK.

BACA JUGA:   Arus Balik: H+6 Idul Fitri, Pengguna Sepeda Motor Lebih Dominan

“Penyerahannya dilakukan sebelum lebaran lalu,” terang dia.

‎Ia mengatakan, predikat WDP itu diberikan oleh BPK lantaran mereka menemukan sejumlah proses administrasi yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Kesimpulan itu mereka ambil setelah sejumlah pihak tak mampu memberikan pengakuan yang tepat terkait administrasi keuangan yang ada di instansinya masing – masing.

“Itulah yang menyebabkan LKPD kita kembali dapat predikat WDP,” urainya.

Saat ditanya mengenai kebenaran kabar Sekretariat DPRD dan Bappeda termasuk sejumlah pihak yang laporan keuangannya mendapat sorotan dari BPK, M. Antoni enggan menanggapi hal itu. Meski begitu, ia mengatakan, temuan – temuan yang ada harus segera ditindaklanjuti sebelum batas waktu yang ditentukan habis.

BACA JUGA:   KPU Bandarlampung Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara

“Batas waktu tindak lanjut dari temuan itu adalah enam puluh hari terhitung sejak LHP diterima,” katanya.

  • Bagikan