Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Laporan Pertanggungjawaban APBD Lampura 2019, Tiga Fraksi Bungkam

Laporan Pertanggungjawaban APBD Lampura 2019, Tiga Fraksi Bungkam

389
BERBAGI
Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung Utara, Tabrani Rajab, menyerahkan pandangan umum fraksinya kepada Ketua DPRD Lampung Utara, Romli‎, Kamis (16/7/2020).
Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung Utara, Tabrani Rajab, menyerahkan pandangan umum fraksinya kepada Ketua DPRD Lampung Utara, Romli‎, Kamis (16/7/2020).

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–Tiga dari delapan fraksi di DPRD Lampung Utara memilih ‘bungkam’ atau tidak menyampaikan pandangannya dalam sidang paripurna DPRD Lampung Utara dengan agenda pandangan umum fraksi – fraksi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019, Kamis (16/7/2020). ‎

‎Ketiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi PDIP, dan  Fraksi Partai Golkar. FPD dan FPDIP sama sekali tidak menyampaikan pandangannya, sedangkan FPG menyampaikan pandangannya secara tertulis.

Sidang ini dipimpin oleh Ketua DPRD, Romli, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, Lekok.‎ Lekok ditunjuk Plt. Bupati Lampung Utara untuk menggantikan posisinya yang berhalangan hadir.

Adapun kelima fraksi seperti Fraksi PAN, Fraksi‎ PKS, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Nasdem menyampaikan pandangan mereka secara lisan dan tulisan.

“Fraksi Partai Demokrat tidak menyampaikan pandangan dan akan langsung membahasnya di tingkat Pansus,” kata Herwan Mega dalam sidang.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Rachmat Hartono selaku Ketua Fraksi PDIP. Menurutnya, FPDIP akan membahas pandangan mereka dalam Pansus Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019.

“FPDIP juga tidak menyampaikan pandangan dan akan membahasnya secara seksama dalam Pansus,” ‎tuturnya.

Serupa tapi tak sama, Guntur Laksana selaku perwakilan FPG menyatakan tidak akan menyampaikan pandangannya secara lisan melainkan hanya secara tulisan. Ia kemudian terlihat menyerahkan pandangan umum fraksinya kepada perwakilan eksekutif dan pimpinan sidang.

“Pandangan umum kami hanya disampaikan secara tulisan dan ‎tidak secara lisan,” kata dia sembari berdiri menuju ke lokasi para pimpinan sidang.

‎Dalam sidang paripurna kali ini, secara umum kelima fraksi kompak menyoroti tentang besarnya Sisa Lebih ‎Pembiayaan Anggaran/Silpa. Besaran Silpa-nya mencapai sekitar Rp64. Selain itu, mereka juga menyoroti mengenai rendahnya serapan dan rendahnya realisasi pendapatan asli daerah.

‎”Besarnya Silpa ini mengisyaratkan masih banyaknya ‎kegiatan yang tertunda dan tidak terlaksana. Hal ini harus segera diatasi di masa mendatang,” kata juru bicara Fraksi Partai Gerindra.

Loading...