Beranda News Nusantara Larangan Keluar Masuk Jakarta Hanya Berlaku bagi Penduduk yang tidak Ber-KTP Jabodetabek

Larangan Keluar Masuk Jakarta Hanya Berlaku bagi Penduduk yang tidak Ber-KTP Jabodetabek

167
BERBAGI
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

TERASLAMPUNG.COM — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona virus disease 2019 (Covid-19). Pergub ini mengatur larangan keluar/masuk Jakarta di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Pergub yang ditandatangani Gubernur Anies Baswedan pada Kamis (14/5/2020) itu  dimaksudkan untuk mencegah dan menangkal penyebaran Covid-19 baik di dalam maupun luar DKI Jakarta. Pergub itu juga untuk  membatasi kegiatan pergerakan orang keluar dan/atau masuk Jakarta.

“Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mendukung pencegahan penyebaran Covid-19,” bunyi Pasal 3 Pergub tersebut, dikutip Jumat (15/5/2020).

Dalam Pergub diatur bahwa setiap orang atau pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta selama masa penetapan bencana non-alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Para pelanggarnya akan dikenakan sanksi. Namun, larangan ini ada sejumlah pengecualiannya. Antara lain: larangan tidak berlaku bagi warga yang memiliki KTP elektronik (KTP-el) Jabodetabek.

Pada Pasal 4 ayat (3) disebutkan adanya larangan melakukan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a. orang atau pelaku usaha yang memiliki KTP-el Jabodetabek; dan b. orang asing yang memiliki KTP-el/izin tinggal tetap/izin tinggal terbatas Jabodetabek, dengan tujuan dan/atau dari daerah yang berada di Jabodetabek.

Di luar ketentuan itu dikecualikan pula pada sejumlah sektor yang diatur dalam Pasal 5.

“Pengendalian ini diatur melalui peraturan dan berlaku untuk semua orang dengan pengecualian seperti PSBB kemarin,” kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta.

Pengecualian itu antara lain pimpinan lembaga tinggi negara, korps negara asing, organisasi internasional sesuai hukum internasional, anggota TNI/Polri, petugas jalan tol, petugas penanganan Covid-19, dan lainnya.

Loading...