Opini  

Layanan Eksekutif Rumah Sakit untuk Siapa?

Dr. Syarief Makhya (Foto: Istimewa)
Bagikan/Suka/Tweet:

Oleh Syarief Makhya

Bersamaan dengan Peringati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 Tahun 2022, 25 November 2022 lalu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menermikan layanan eksekutif dan fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM). Layanan eksekutif tersebut terdiri 25 klinik, rawat jalan eksekutif, rawat inap eksekutif President Suite VVIP, hingga MCU Eksekutif Klinik Kecantikan. Menurut Dirut RSUDAM, layanan eksekutif tersebut untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak ditanggung BPJS.

Layanan eksekutif ini bukan untuk pengguna BPJS, kalaupun memungkinkan menggunakan fasilitas BPJS prosedurnya akan sulit ditempuh karena harus memiliki surat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, membuat pernyataan mematuhi ketentuan sebagai pasien rawat jalan eksekutif, dan bersedia membayar selisih biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun,  secara prinsip pelayanan ini untuk diperuntukan bagi pasien yang memiliki akses finansial; jadi hanya mereka yang mampu membayar layanan akan memperoleh fasilitas kesehatan yang berkategori eksekutif.

Istilah eksekutif, artinya pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan nonreguler di rumah sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis-subspesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif Di Rumah Sakit)

Kehadiran layanan eksekutif kesehatan memperlihatkan bahwa sistem pelayanan kesehatan kendati mengakomodir pelayanan untuk masyarakat tidak mampu melalui fasilitas BPJS atau pelayanan kesehatan gratis, tetapi jika diukur dari aspek kualitas maka pelayanan kesehatan lebih condong mengedepankan untuk kepentingan masyarakat kelas menengah ke atas.

Fasilitas yang disediakan untuk pelayanan bagi pengguna BPJS atau pelayanan kesehatan gratis masih dalam kategori standar baik untuk penyediaan dokter, rawat inap, penggunaan teknologi kesehatan, ruangan maupun obat untuk pasien. Jika pasien mau pindah pada pelayanan yang lebih baik dan berkualitas, maka pasien harus memberikan biaya tambahan.

Bagi pasien yang kategori mampu secara finansial sebenarnya banyak alternatif, tidak harus di RS pemerintah, bisa di RS swasta, atau mau berobat yang berkelas mewah pun tersedia. Kemudian, pertanyaannya untuk apa pemerintah menyediakan layanan eksekutif? Apa urgensinya?

Pelayanan Kesehatan Untuk Siapa?

Jika dievaluasi tentang pelayanan kesehatan khususnya yang dikelola oleh rumah sakit pemerintah baik oleh RS atau puskesmas untuk pengguna BPJS masih dalam kategori standar dalam pengertian mutu pelayanan masih diukur dari standar biaya yang dikeluarkan. Misalnya, untuk pasien BPJS masih dibagi kelas Kelas I, II dan kelas III sesuai dengan jenjang kepangkatan untuk PNS atau yang non PNS sesuai dengan kemampuan membayar tiap bulannya.

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa realitas pelayanan masih menggunakan sistem diskriminasi (pembedaan perlakuan) berdasarkan ukuran kemampuan membayar. Negara dalam hal ini belum menyediakan sepenuhnya intervensi kebijakan fasilitas kesehatan untuk memberikan hak yang sama bagi semua warga negara dalam memperoleh pelayanan yang memuaskanndan bermutu.

Kehadiran layanan eksekutif di RS Abdoel Muluk adalah cerminan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu masih dilihat pembedaan fasilitas kesehatan dan tindakan medis. Pada hal memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu adalah hak bagi setiap warganegara.

Intervensi kebijakan pelayanan kesehatan yang bermutu seharusnya ditujukan kepada mayoritas warga negara yang ada di kelas menegah dan masyarakat lapisan bawah, karena bagi masyarakat kelas atas yang secara ekonomis memiliki kemampuan membayar memiliki banyak pilihan alternatif untuk melakukan pelayanan kesehatan secara mandiri baik di RS Swasta, di RS Pemerintah bahkan bisa berobat di luar negri.

Sementara, intervensi kebijakan pemerintah untuk layanan kesehatan masyarakat kelas menengah ke bawah orientasinya belum pada mutu pelayanan tapi masih sebatas keterjangkau atau akses dan pemeratan dengan pelayanan yang standar.

Ke depan, pemerintah merencanakan untuk menghapus penggolongan BPJS kesehatan berdasarkan kelas artinya kelas 1, 2 dan 3 yang saat ini berlaku akan hilang. Kelas BPJS Kesehatan akan diganti dengan kelas standar atau tunggal yang akan diberlakukan tahun 2023 atau 2024. Ada dua kelas kepesertaan program yakni kelas standar A dan kelas standar B. Kelas standar A yakni untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelas B untuk peserta non-PBI. Namun, konsep kelas standar jika tarifnya lebih mahal dan tidak terjangkau oleh kalangan masyarakat lapisan bawah, maka tidak memiliki makna untuk memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu walau tidak ada lagi kategorisasi kelas pelayanan kesehatan.

Kebijakan Paradoks

Setiap warga negara prinsipnya memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Masih banyak warga negara yang tinggal dipelosok yang sulit menjangkau pelayanan kesehatan, distribusi tenaga medis masih belum merata, tenaga medis seperti dokter spesialis masih numpuk diperkotaan.

Jadi, kebijakan pelayanan kesehatan eksekutif menjadi paradoks dengan realitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah-daerah pelosok. Kebijakan kepala daerah seharusnya melihat realitas layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil, akses jalan menuju puskemas sangat buruk, tenaga medis masih kurang, fasilitas pelayanan kesehatan masih serba kurang, dan masih ada warga yang meninggal dan memilih pengobatan alternatif karena akses untuk memperoleh layanan kesehatan tidak terjangkau.

*Akademisi FISIP Universitas Lampung