Beranda Hukum LBH Bandarlampung akan Advokasi Para Guru yang Belum Dapatkan Hak Dana Sertifikasi

LBH Bandarlampung akan Advokasi Para Guru yang Belum Dapatkan Hak Dana Sertifikasi

31
BERBAGI
Alian Setiadi (tengah) menjelaskan kasus yang dialami para guru terkait tunjangan dana sertifikasi, di Kantor LBH Bandarlampung, Minggu (17/7/2016).

TERASLAMPUNG.COM — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung  Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) (purwono) Bandar Lampung, Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung, dan Persatuan Guru Nusantara (Perguntara) membuka Posko Pengaduan, di Kantor LBH Bandarlmapung, Minggu (17/7/2016).

Posko Pengaduan di Kantor LBH Bandarlampung, Jalan Amir Hamzah No. 35 Gotong Royong, Tanjungkarang, Bandarlampung itu akan menjadi sarana melakukan advokasi bagi para guru untuk mendapatkan hak-haknya, terutama pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau yang lebih dikenal dengan Dana Sertifikasi.

“Guru yang belum dibayarkan dana sertifikasi tersebut, mayoritas merupakan guru yang mengajar di Kota Bandarlampung. Dengan di buka nya posko ini, kami mengimbau kepada guru-guru yang belum dibayarkan sertifikasinya untuk tidak takut, sebab ini merupakan hak yang harus diterima,” kata Direktur LBH Bandarlampung, Alian Setiadi.

Alian mengatakan, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, Pasal 80 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK/07/2016 dinyatakan bahwa penyaluran tunjangan profesi/sertifikasi guru dilakukan secara triwulan. Dana sertifikasi triwulan pertama dicairkan pada Maret, triwulan keduaa pada Juni, triwulan ketiga pada bulan September, dan triwulan keempat pada Novermber.

Begitu juga untuk Dana Tambahan Penghasilan (DTP) guru PNS atau dikenal dengan Tunjangan non sertifikasi, dibayarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK/07/2016.

Faktanya, kata Alian, hingga saat ini masih banyak guru yang belum mendapatkan haknya, baik itu Dana Sertifikasi triwulan pertama maupun triwulan kedua.

“Sesuai jadwa, harusnya dana sudah dicairkan. Sebab, pemerintah pusat sudah menransfer ke Pemkot dan Pemkab,” kata Alian.

Alian mengatakan, pihaknya bersama FMGI, IGI, dan Perguntara akan mendata dan mempelajari lebih lanjut kenapa para guru belum mendapatkan haknya.

“Kami juga akan meminta klarifikasi dari Pihak terkait. Apabila terdapat penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang, kami akan tindaklanjuti melalui lembaga-lembaga penegak hukum yang berwenang,” katanya.

Menurut Alian, tata cara pengaduan bisa langsung datang ke Posko Pengaduan di Kantor LBH Bandarlampung di  Jalan Amir Hamzah No. 35 Gotong Royong Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Nomor telepon Posko Pengaduan: 08117977990 dan 0721 5600425.