Beranda Hukum LBH Bandarlampung: Pemkot Abaikan Hak Warga Pasar Griya Sukarame

LBH Bandarlampung: Pemkot Abaikan Hak Warga Pasar Griya Sukarame

563
BERBAGI
Diskusi tentang penggsuran Pasar Griya Sukarame, di Kantor LBH Bandarlampung,Jumat (27/7/2018).

TERASLAMPUNG.COM — LBH Bandarlampung menilai Pemkot Bandarlampung telah mengabaikan hak-hak warga Pasar Griya Sukarame dengan menggusur rumah dan pasar tanpa ada negosiasi dan kejelasan nasib warga.

“Setidaknya terdapat 23 korban luka dan cidera yang telah diinventarisir oleh LBH Bandar Lampung yang di sebabkan bentrokan pada hari pertama penggusuran dan perbuatan represif tersebut yang dilakukan oleh aparat Pol PP perlu dilakukan penindakan dan proses hukum karena korban telah membuat laporan di Polda Lampung,” kata Direktur LBH Bandarlampung, Alian Setiadi, dalam diskusi publik bertajuk “Mempertanyakan Lahan Pasar Griya Sukarame & Sikap Pemerintah Kota Bandarlampung Terhadap Pelanggaran Hak Warga Negara”, di Kantor LBH, Jumat (27/7/2018).

Alian mengungkapkan, warga  Pasar Griya  telah menempati pasar sejak tahun 2000 berdasarkan alas hak surat penempatan pasar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung sudah menjadi legal standing bagi warga untuk tetap mempertahankan lahan tersebut sebagai pasar.

Terkait  alih fungsinya sebagai Kantor Kejaksaan Negeri, kata Alian, ternyata banyak terdapat cacat administrasi dan pelanggaran di dalam prosesnya.

“Pemkot Bandarlampung  terkesan sangat gigih dalam melakukan penggusuran.Makanya wajar apabila kami mempertanyakan ihwal tersebut penggusuran sewenang-wenang yang dilakukan Pemkot,” kata dia.

Senada diungkapkan Hardian R dari Ombudsman Perwakilan Lampung.Menurutnya, yang dilakukan Pemkot Bandarlampung sudah mal administrasi publik dan tidak memiliki alas hak yang jelas.

“Kalau memang berupa aset milik pemerintah seharusnya ada nomor aset nya sedangkan ini tidak ada, dalam konteks pelayaan publik ini sangat tidak transparan,” kata Hardian.

As’ad Muzzammil, komisioner Komisi Informasi Lampung juga menllai  ada hal yang ditutupi dalam kasus penggusuran Pasar Griya Sukarame.

“Apabila masyarakat ingin mengsengketan terkait Lampung juga sudah memenuhi legal standingnya sebagai lembaga yang mengadvokasi karena sudah mendapat kuasa khusus. Terkait prosedur permohonan informasi, maka Pemkot memiliki 10 hari kerja dan dapat diperpanjang untuk dapat merespon permohonan tersebut, namun apabila 30 hari tidak direspon maka masuk dalam sengketa KIP,” katanya.

Yulizar Fahrul, dari olda Lampung, mengaku prihatin dengan apa yang terjadi dengan warga Pasar Griya.

Ia menyatakan peran Polri dalam hal ini adalah mengamankan apabila terjadi tindakan kriminal namun nyatanya hanya diam dan melihat.

Sementara Direktur Walhi Lampung,Hendrawan, menyoroti dari sudut pandang Lingkungan.

“Walhi telah melakukan pemetaan, setidaknya lahan seluas 1,2 hektar tersebut haruslah sesuai dengan Perda Tata Ruang yang telah ditetapkan,” kata Hendrawan.

Hendrawan menilai Pemkot telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri.

“Hak untuk hidup sudah dihilangkan melalui proses ini, kalau memang ada kemauan dari Pemkot pasti ada solusi dan tidak harus sampai seperti ini,” tandasnya.