LBH: Gubernur Lampung Jangan Arogan, Sampaikan Data dan Kendala, Bukan dengan Menantang Menteri

  • Bagikan
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjawab pertanyaan wartawan terkait aksi penambangan liar di Bukit Camang, Senin (29/3/2021).
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjawab pertanyaan wartawan terkait aksi penambangan liar di Bukit Camang, Senin (29/3/2021).

Baru-baru ini tersiar kabar di media soal  tanggapan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terhadap pertanyaan media yang mengkonfirmasi pernyataan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menyampaikan pada kesempatannya saat bertemu dengan Komisi X DPR RI, bahwa terdapat 12 daerah yang tetap melarang sekolah dengan pertemuan tatap muka terbatas (PTM Terbatas) padahal statusnya sudah keluar dari zona merah.

Dengan spontan Arinal Djunaidi melontarkan ujaran, “Tanya dengan Nadiem jangan tanya dengan saya! Persoalannya, baru dua hari yang lalu 14 Kabupaten Kota selesai zona merah. Nenek Moyang dia darimana kalau kabupaten itu tidak boleh sekolah?”

Gubernur Arinal  kemudian meminta media untuk menyampaikan salam dan menantang kepada Menteri Pendidikan “Sampaikan salam saya kepada dia. Kalau kamu berani. Saya tantang dia, ” tegas Arinal.

LBH Bandar Lampung sangat menyayangkan hal tersebut. Kami menilaii arogansi sang gubernur bukanlah yang pertama kali. Tercatat beberapa pernyataannya sering menyita perhatian publik dan mencoreng citra Kepala Daerah. Mirisnya hal tersebut kembali terulang dan kali ini menyasar Menteri Nadiem Makarim yang merupakan representasi pemerintah pusat perihal penyelenggaraan pendidikan.

Aktivitas sekolah daring memang masih berlangsung di berbagai daerah, terutama daerah-daerah yang berstatus zona merah. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung per tanggal 17 Agustus 2021, hampir seluruh kabupaten kota di Lampung baru saja keluar dari zona merah. Namun, pelaksanaan PTM Terbatas yang dihimbau oleh Menteri Pendidikan tidak dapat dipaksakan jika memang masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

Pernyataan Gubernur kepada media seharusnya dapat lebih terbuka dan sampaikan saja kondisi yang sesuai di lapangan. Jika memang tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan PTM Terbatas silakan sampaikan apa yang menjadi kendala dan jelaskan bagaimana gambarannya kepada publik pada umumnya dan kepada Menteri Pendidikan pada khususnya.

Sebagai kepala daerah, sikap arogan dengan menyebut nenek moyang Nadiem Makarim dan menantangnya sangat tidak patut dan jauh dari kata bijak, Ia mestinya paham dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi bahwa Pemerintah Daerah adalah perpanjangan tangan penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sekaligus memiliki tugas membina sekaligus berkoordinasi dengan antar instansi vertikal.

Oleh karena itu, Arinal sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah seharusnya dapat saling berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang penanganan Covid-19 di lingkungan pendidikan guna memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan sistem PTM Terbatas. Sehingga sinergitas dapat terbangun antara pemerintah pusat dan daerah. Sikap arogan yang dipilih daripada bijaksana dan terbuka terhadap penanganan covid-19 bukanlah pilihan yang tepat ditengah upaya dalam menghadapi krisis hari ini.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

LBH Bandar Lampung

Chandra Muliawan, S.H., M.H., C.L.A.

Direktur

  • Bagikan
You cannot copy content of this page