LBH Menilai Sidang Gugatan terhadap Pemprov tentang Jalan Jusak Bertele-tele

  • Bagikan
Jalan rusak di Lampung (ilustrasi)

BANDARLAMPUNG, Teraslampung – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Bandarlampung kecewa mediasi gugatan jalan rusak terlalu bertele-tele.Pada sidang lanjutan, Selasa (30/9), dengan agenda penyerahan draft gugatan versi para tergugat, para tergugat justru tidak membawa draf  perdamaian yang telah diperintahkan oleh hakim mediator.

“Pihak tergugat justru membuat bantahan bahwa jalan yang digugat tersebut sudah diperbaiki dan para kuasa tergugat berdalih harus koordinasi dulu dengan atasan. Kami sangat kecewa dengan sikap yang ditunjukkan para kuasa tergugat hari ini karena sudah sangat bertele-tele dalam melakukan mediasi,” kata Kepala divisi Advokasi LBH Bandarlampung Anggit Nugroho,  Selasa (30/9).

div class="__mango" data-placement="5690">

Menurut Agit, jika alasan para tergugat jalan sudah diperbaiki tentunya klaim tersebut masih sangat jauh dari fakta yang sebenarnya.

“Karena nyatanya hanya beberapa titik saja yang dilakukan perbaikan. 90 persen jalan masih hancur seperti semula,” kata Agit.

Selain itu perbaikan jalan dilakukan setelah ada gugatan, sehingga perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan sebelum ada gugatan LBH tidak gugur dengan adanya perbaikan dibeberapa titik tersebut.

Agit menegaskan, jika memang ingin berdamai berarti ada draf yang ditawarkan, pemprov dan bina marga awalnya sudah sepakat akan menyelesaikan pemeliharaan jalan dan akan mulus pada 2016.

“Namun harus persetujuan dari DPRD Provinsi Lampung untuk menyetuji anggaran yg diajukan pemprov dalam pembahsan APBD th 2015 dan 2016 medatang, sehingga pemprov menjanjikan akan berkoordinasi dg DPRD terlebih dahulu,” ujarnya.

Menurut Agit, faktanya DPRD justru “ngeles” karena harus koordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan, karena pimpinan DPRD prov ada 5 jadi tidak ada jaminan mereka menyetujui.

“Jika memang DPRD ingin berkoordinasi terlebih dahulu mengapa tidak dari dulu sejak pertama kalo gugatan ini digelar bukan saat ini karena waktunya sudah hampir habis waktunya sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk memperpanjang mediasi lagi karena ini pun sudah masuk waktu tambahan karena waktu standar 40 hari sudah lewat namun mediasi masih belum kelar sehingga para tergugat minta waktu tambahan 14 hari,” tutur dia.

DPRD provinsi juga tidak pernah hadir di mediasi sejak pertama hingga mediasi kelima dengan berbagai alasan padahal jarak antara kantor DPRD Provinsi Lampung dengan kantor pengadilan hanya 100 meter yang bisa ditempuh cukup dengan berjalan kaki.

“Jika waktu mediasi yang sudah sesuai dengan peraturan dimanfaatkan dengan baik maka tentunya DPRD akan punya banyak waktu untuk berkoordinasi,” katanya.

Oleh karena itu sebagai penggugat yang memperjuangkan hak rakyat atas fasilitas umum dan infrastruktur yang baik menilai mediasi ini tidak berhasil dan LBH sangat siap untuk melanjutkan ke tahap pemeriksaan Pokok Perkara.

“Kami berharap hakim akan berpihak kepada rakyat dengan memanangkan gugatan kami, karena hakim harus progresif agar putusannya mempunyai manfaat untuk rakyat,” katanya.

Siti Qodratin
  • Bagikan