LBH Pers Lampung Minta Intimidasi terhadap Jurnalis Metro TV di Lambar Diusut Tuntas

  • Bagikan
Kekerasan terhadap jurnalis Metro Lampung di Lampung Barat. Foto: Istimewa

TERASLAMPUNG.COM — Intimidasi yang dialami jurnalis Metro TV Lampung di Lampung Barat, Yehezkiel Ngantung, menjadi kado pahir peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Pers Freedom Day) yang diperingati pada 3 Mei 2021 lalu. Intimidasi yang terjadi pada Selasa siang (4/5/2021) itu dilakukan oleh orang-orang berpakaian sipil yang diduga preman dengan cara menghalang-halangi, mengejar, bahkan hingga mengancam menggunakan senjata tajam.

Terkait hal itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Lampung mengecam keras. LBH meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut.

Menurut LBH Pers Lampung, intimidasi dan pengancaman yang diduga menggunakan senjata tajam terhadap jurnalis yang sedang melakukan tugas dan kerja-kerja jurnalistik.

“Peristiwa seperti ini sudah banyak terjadi, seolah sudah terpola dan kembali terulang yang menjadikan kebebasan pers tidak pernah dihormati. Sejatinya kebesasan terhadap pers sudah dijamin secara konstitusional dan juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sehingga sudah selayak bagi setiap orang tanpa untuk tidak menghalangi kinerja jurnalis untuk memberikan informasi yang berimbang kepada publik,” kata Direktur LBH Pers Lampung, Chandra Bangkit Saputra, Rabu (5/5/2021).

BACA JUGA:   Istighosah Kubro-Aksi Damai 212, Ribuan Ormas Islam Putihkan Masjid Al Furqon

Peristiwa itu terjadi pada saat Jurnalis Metro TV Lampung tersebut hendak melakukan liputan karena adanya kericuhan di halaman kantor Unit Layanan Pengadaan (UPL) Barang dan Jasa di Kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Barat.

Chandra menegaskan LBH Pers Lampung mendorong agar peristiwa itu diusut tuntas dan akan terus memonitor perkara tersebut, serta siap untuk mendampingi jurnalis yang mendapatkan intimidasi.

“Karena patut diduga kuat peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana Pengancaman dengan menggunakan dan/atau membawa senjata tajam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 335 KUHP jo UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (UU Drt. No. 12/1951),” tandasnya.

  • Bagikan