Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Lelang Jabatan Pemkab Lampung Utara Dinilai Curang

Lelang Jabatan Pemkab Lampung Utara Dinilai Curang

169
BERBAGI
‎Wakil Ketua I dan unsur pimpinan lainnya mendengarkan aspirasi LSM Lentera terkait seleksi terbuka JPTP
‎Wakil Ketua I dan unsur pimpinan lainnya mendengarkan aspirasi LSM Lentera terkait seleksi terbuka JPTP, Rabu (13/5/2020).

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi--LSM Lentera Lampung menilai pelaksanaan seleksi terbuka atau lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang digelar Pemkab Lampung Utara tahun 2020 kental dengan praktik kecurangan. Indikasinya dilihat dari tidak jelasnya pola pemeringkatan pengumuman hasil seleksi berkas dan berubah-ubahnya jadwal uji.

“Seleksi terbuka ini kental dengan praktik kecurangan ‎dan bukan berdasarkan kompetensi,” tegas Ketua Umum LSM Lentera Lampung, Muharis Wijaya saat menyampaikan aspirasinya kepada sejumlah pimpinan DPRD Lampung Utara, Rabu (13/5/2020).

Pelbagai dugaan kecurangan ini sengaja dilakukan untuk memuluskan para calon ‘pengantin’ atau pemenang seleksi terbuka yang jauh hari telah ditentukan sebelum seleksi resmi dibuka. Seleksi terbuka JPTP ini dianggap sebuah formalitas yang harus dilalui oleh setiap calon ‘pengantin’.

“Indikasi kecurangan ini jelas terlihat dalam pengumuman hasil seleksi administrasi yang diumumkan pada pekan lalu,” paparnya.

Di dalam pengumuman tersebut, pihak panitia seleksi tidak pernah menjelaskan standar atau pola apa yang digunakan dalam penentuan peringkat bagi para peserta yang memiliki nilai sama. Apakah penentuan peringkat pertama dan selanjutnya itu ditentukan oleh urutan abjad, usia, atau karena kepangkatan.

Kesamaan poin yang dimiliki oleh sejumlah peserta terjadi untuk jabatan Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup‎.‎ Meski sama nilainya, namun pihak panitia seleksi tak pernah menjelaskan alasan penyusunan peringkat yang mestinya lebih elok disusun berdasarkan abjad.

Pola ini diduga sengaja diterapkan untuk menggiring alam bawah sadar warga bahwa hasil pemenang lelang jabatan itu tidak akan jauh – jauh dari peserta peringkat pertama. Padahal, para calon pengantin diduga sengaja ditempatkan di peringkat – peringkat utama dalam seleksi jabatan ini.

‎”Jadi, pengumuman ini sengaja ditata seperti itu seolah – olah bahwa para pemenang lelang jabatan akan berasal dari peserta yang memiliki peringkat pertama,” kata dia.

Mahali, anggota LSM Lentera lainnya juga menjelaskan bahwa selain terindikasi adanya kecurangan, seleksi JPTP ini juga dianggapnya telah melanggar surat edaran Gubernur Lampung tanggal 4 Mei lalu.

Surat ini berisikan larangan bagi setiap Aparatur Sipil Negara kabupaten/kota memasuki kawasan Bandarlam‎pung karena ditetapkan sebagai zona merah penyebaran COVID-19. Bandarlampung sendiri ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan uji kompetensi JPTP Lampung Utara yang dijadwalkan pada 15 Mei ini.

“Dengan pelbagai alasan tersebut, kami minta pihak eksekutif menunda sementara pelaksanaan seleksi ini hingga ada pembenahan dan meredanya wabah COVID-19,” pintanya.‎

Sebelumnya, berdasarkan hasil pengumuman seleksi berkas terdapat kesamaan poin yang didapat oleh sejumlah peserta. Kesamaan poin ini terjadi untuk jabatan Sekda, Kepala Bappeda, Kepala DLH, Kepala Diskominfo.

Kesamaan poin ini jugalah yang menjadi pangkal sorotan semua pihak. Hal ini dikarenakan penyusunan peringkat para peserta ternyata tidak dilakukan berdasarkan abjad‎. Padahal, penyusunan peringkat berdasarkan abjad dapat menghindari spekulasi liar terkait hasil tersebut. Pihak pansel pun tidak menjelaskan alasan sebenarnya di balik penyusunan peringkat para peserta yang memiliki poin sama.

Berikut rincian JPTP yang para pesertanya memiliki poin sama dan tidak disusun berdasarkan abjad.

A. Sekda
1. Lekok
2. Ahmad Hariyanto
3. Elsafiri Fahrizal
4. Dina Prawitarini

B. Kepala Bappeda
1. Suwisno
2. Ibrodi Wilson

C. Kepala Diskominfo
1.‎ Subandri Bachri
2. Ahmad Hariyanto

D. Kepala DLH
1. Huzaini
2. Ahmad Alamsyah‎

Loading...