Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Lelang Jabatan Tuai Kontroversi, DPRD Lampura Panggil Kepala BKPSDM

Lelang Jabatan Tuai Kontroversi, DPRD Lampura Panggil Kepala BKPSDM

324
BERBAGI
Wakil Ketua I DPRD Lampung Utara, Madri Daud (kedua dari kiri) menerima aspirasi dari LSM Lentera terkait seleksi terbuka JPTP.

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–‎DPRD Lampung Utara bakal memanggil pihak eksekutif kontroversi pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang sedang dilakukan. Kontroversi ini jugalah yang memicu spekulasi liar jika JPTP ini hanya sebuah formalitas belaka untuk meloloskan para calon ‘pengantin’.

“‎Setelah kita dengar aspirasi dari rekan – rekan LSM Lentera terkait JPTP, kami sepakat untuk memanggil Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia) pada Jumat ini,” terang Wakil Ketua I DPRD Lampung Utara, Madri Daud, Rabu (13/5/2020).

Menurut Madri, pemanggilan ini bertujuan untuk meminta penjelasan BKPSDM terkait nada sumbang seputar seleksi JPTP. Selain itu, mereka juga ingin tahu alasan pihak eksekutif tetap menggelar JPTP di tengah pandemi COVID-19 yang nyaris membuat perekonomian lumpuh total.

“Harus ada penjelasan seputar standar penempatan peringkat hasil seleksi, transparansi standar penilaian, dan berubah – ubahnya jadwal JPTP,” kata dia.

Kendati berencana memanggil pihak eksekutif, namun ia berharap, langkah ini janganlah dianggap sebagai sebuah sikap penolakan mereka terkait pelaksanaan seleksi JPTP. Pengisian jabatan yang kosong dirasa sah – sah saja sepanjang mengedepankan kompetensi dan bukannya faktor suka/tidak suka, dan titipan.

“Kami cuma ingin para pejabat yang dihasilkan melalui seleksi terbuka ini benar – benar pejabat yang mumpuni sesuai dengan jabatan yang dipilihnya,” terangnya.

Sebelumnya, LSM Lentera Lampung menilai pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Lampung Utara tahun 2020 kental dengan praktik kecurangan. Indikasinya dilihat dari tidak jelasnya pola pemeringkatan pengumuman hasil seleksi berkas dan berubah-ubahnya jadwal uji.

“Seleksi terbuka ini kental dengan praktik kecurangan ‎dan bukan berdasarkan kompetensi,” tegas Ketua Umum LSM Lentera Lampung, Muharis Wijaya saat menyampaikan aspirasinya kepada sejumlah pimpinan DPRD Lampung Utara.

Pelbagai dugaan kecurangan ini sengaja dilakukan untuk memuluskan para calon ‘pengantin’ atau pemenang seleksi terbuka yang jauh hari telah ditentukan sebelum seleksi resmi dibuka. Seleksi terbuka JPTP ini dianggap sebuah formalitas yang harus dilalui oleh setiap calon ‘pengantin’.

“Indikasi kecurangan ini jelas terlihat dalam pengumuman hasil seleksi administrasi yang diumumkan pada pekan lalu,” paparnya.

Di dalam pengumuman tersebut, pihak panitia seleksi tidak pernah menjelaskan standar atau pola apa yang digunakan dalam penentuan peringkat bagi para peserta yang memiliki nilai sama. Apakah penentuan peringkat pertama dan selanjutnya itu ditentukan oleh urutan abjad, usia, atau karena kepangkatan.

Kesamaan poin yang dimiliki oleh sejumlah peserta terjadi untuk jabatan Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup‎.‎ Meski sama nilainya, namun pihak panitia seleksi tak pernah menjelaskan alasan penyusunan peringkat yang mestinya lebih elok disusun berdasarkan abjad.

Pola ini diduga sengaja diterapkan untuk menggiring alam bawah sadar warga bahwa hasil pemenang lelang jabatan itu tidak akan jauh – jauh dari peserta peringkat pertama. Padahal, para calon pengantin diduga sengaja ditempatkan di peringkat – peringkat utama dalam seleksi jabatan ini.

‎”Jadi, pengumuman ini sengaja ditata seperti itu seolah – olah bahwa para pemenang lelang jabatan akan berasal dari peserta yang memiliki peringkat pertama,” kata dia.

Sebelumnya, berdasarkan hasil pengumuman seleksi berkas terdapat kesamaan poin yang didapat oleh sejumlah peserta. Kesamaan poin ini terjadi untuk jabatan Sekda, Kepala Bappeda, Kepala DLH, Kepala Diskominfo.

Kesamaan poin ini jugalah yang menjadi pangkal sorotan semua pihak. Hal ini dikarenakan penyusunan peringkat para peserta ternyata tidak dilakukan berdasarkan abjad‎. Padahal, penyusunan peringkat berdasarkan abjad dapat menghindari spekulasi liar terkait hasil tersebut. Pihak pansel pun tidak menjelaskan alasan sebenarnya di balik penyusunan peringkat para peserta yang memiliki poin sama.

Berikut rincian JPTP yang para pesertanya memiliki poin sama dan tidak disusun berdasarkan abjad:

A. Sekda
1. Lekok
2. Ahmad Hariyanto
3. Elsafiri Fahrizal
4. Dina Prawitarini

B. Kepala Bappeda
1. Suwisno
2. Ibrodi Wilson

C. Kepala Diskominfo
1.‎ Subandri Bachri
2. Ahmad Hariyanto

D. Kepala DLH
1. Huzaini
2. Ahmad Alamsyah‎

Loading...