Lelang Proyek di Lampung Utara, Ini Penyebab Harga Penawaran dan Hasil Evaluasi Berbeda Menurut BPBJ

  • Bagikan
‎Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik BPBJ Lampung Utara, M. Kurnia Wijaya Kusuma, Jumat (26112021).
‎Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik BPBJ Lampung Utara, M. Kurnia Wijaya Kusuma, Jumat (26112021).

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Bagian Pengadaan‎ Barang dan Jasa Kabupaten Lampung Utara memperkirakan, perubahan nilai penawaran dengan nilai hasil evaluasi kelompok kerja dalam sejumlah lelang proyek akibat ulah oknum yang ‎tidak bertanggung jawab.

“(Kalau memang perubahan nilai itu bukan dari pihak kontraktor berarti) ada yang mengubahnya. Dari pihak luar,” kata Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik BPBJ Lampung Utara, M. Kurnia Wijaya Kusuma, Jumat (26/11/2021).

Perkiraan itu dikarenakan tak sembarang orang yang dapat memegang id user (identitas pengguna) berikut kata sandi dalam sistem LPSE. Hanya yang bersangkutan saja yang mengetahui identitas pengguna berikut kata sandinya hal tersebut.

“Harusnya‎ atau direktur, operator atau adminnya, atau orang yang dipercaya direktur untuk masuk sebagai user,” katanya.

Kendati demikian, ia mengatakan, telah melaporkan permasalahan ini ke pihak Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah tak lama setelah menerima aduan mengenai persoalan tersebut. Untuk kepastiannya kapan keputusan LKPP terkait persoalan ini dapat diketahui, M. Kurnia meng‎aku, belum dapat memastikannya.

“Karena kan yang ditangani oleh LKPP ini bukan hanya kita saja, melainkan seluruh daerah di Indonesia,” jelasnya.

Menariknya, saat ditanya apakah pihak BPBJ dapat mengambil kebijakan untuk menunda proses lelang hingga ada keputusan resmi dari LKPP, ia‎ malah melemparkan persoalan ini pada Kepala Subbagian Pengelolaan Barang/Jasa BPBJ, Romi Wahyudi. Jika tetap diteruskan, khawatirnya pihak kontraktor yang melaporkan persoalan ini tak mendapat hak yang sama dengan para peserta lainnya.

“Kalau soal proses, lebih paham lagi pak Romi. Seperti apa itu perlakuannya. Bukan saling lempar tanggung jawab, saya takut salah jawab‎,” kelit dia.

Pengadaan sejumlah paket proyek hasil ngutang dari PT SMI di lingkungan Pemkab Lampung Utara diduga sarat ‘permainan’. Indikasinya, nilai penawaran yang dimasukkan oleh pihak rekanan ternyata beda dengan hasil evaluasi kelompok kerja unit layanan pengadaan.

Alasan in‎i jugalah yang membuat Direktur CV Padetu, Iwan Hadi Wijaya bersama rekannya mendatangi kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupupaten (Setdakab) Lampura, Kamis siang (25/11/2021).

“Apa yang terjadi ini jelas sangat – sangat merugikan kami selaku peserta lelang karenanya kami sengaja ke sini untuk menyampaikan pengaduan tertulis,” jelas Iwan di sela penyampaian pengaduan.

Ia menceritakan, ‎‎kejadian yang tak diharapkan ini terjadi tak lama setelah ia dan rekan – rekannya memasukkan penawaran harga untuk sejumlah proyek yang diikuti pada tanggal 22 November lalu. Usai memasukkan penawaran, ia tak dapat lagi mengakses laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Lampung Utara.

Baru dua hari kemudian, laman LPSE itu dapat diakses olehnya. Namun, betapa terkej‎utnya ia saat mendapati bahwa harga yang ia tawarkan ternyata telah berubah dengan sendirinya. Perbedaan harga itu diketahuinya saat melihat hasil evaluasi kelompok kerja ULP.

“Kondisi ini juga dialami perusahaan yang lain, dan bahkan ada nilai penawarannya yang melebihi pagu paket proyek,” kata dia.

Untuk memperkuat perkataannya, Iwan pun menunjukan bukti berkas nilai penawaran dari sejumlah perusahaan tersebut dengan nilai dari hasil evaluasi Pokja ULP. Ia kemudian mencontohkan ‎paket proyek Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Sukamaju dengan pagu Rp1,2 Miliar yang ditawar oleh CV Bersama Jaya.

Nilai yang ditawarkan oleh CV itu hanya sebesar Rp. 1.090.230.000, namun harga yang muncul pada LPSE malah naik menjadi Rp.1.210.000.000. Terdapat kelebihan Rp10 juta dari nilai pagu proyek. Selanjutnya, paket proyek pembangunan Jalan Bedeng 1-TPA dengan pagu Rp2 miliar yang diikuti oleh CV Lijung Brother.

Penawaran yang disampaikan oleh CV tersebut hanya sebesar Rp.1.810.218.000, tapi ternyata hasilnya malah menjadi Rp.2.011.020.000. Terakhir, ‎proyek Pembangunan Jembatan Wayrarem (ruas Jalan Mulyorejo II-Pakuon Agung) dengan pagu Rp7,8 miliar. Dari Rp6.934.835.000 yang ditawarkan oleh CV Karya Agung Perdana, hasil evaluasi ternyata harga penawaran CV itu malah naik menjadi Rp.7.755.000.000.

“Aneh kan kok bisa besaran penawaran kami bisa berubah, dan bahkan malah lebih dari nilai pagu,” terangnya.

  • Bagikan