Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Lembaga dengan Kantor Terjorok, Satpol PP Lampura tidak Laksanakan Hukuman Bupati

Lembaga dengan Kantor Terjorok, Satpol PP Lampura tidak Laksanakan Hukuman Bupati

627
BERBAGI
Bupati Agung Ilmu Mangkunegara memberikan 'hadiah' bendera ‎hitam kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Utara yang tak mampu menjaga kebersihan lingkungan kantornya. Bendera hitam ini diberikan pada upacara HUT ke-69 Lampung Utara pada 15 Juni 2015 lalu.

Feaby/Teraslampung.com

KOTABUMI–‎Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-Pol PP) Lampung Utara (Lampura) tak mengindahkan instruksi Bupati Agung Ilmu Mangkunegara untuk memasang bendera hitam di kantornya sebagai hukuman instansi ‘terjorok’. Padahal, pemberian bendera hitam sebagai bentuk hukuman moral sebagai instansi yang paling tak dapat menjaga kebersihannya itu diberikan langsung oleh Bupati Agung Ilmu Mangkunegara usai upacara HUT ke-69 Lampura pada 15 Juni lalu. ‎

Kepala Sat-Pol PP, Kompol, A. Hanan ketika dikonfirmasi alasan tdak memasang bendera hitam di kantornya berkilah bahwa bendera itu telah dipasang di kantornya. Namun, kata dia, bendera itu dipasang pada bagian dalam kantor dan bukan di bagian depan.

Sesuai instruksi Bupati, bendera hitam itu harus terpasang di bagian depan agar masyarakat dapat melihatnya.

“Sudah dipasang (benderanya). Tapi di dalam kantor,” kata dia usai mengikuti Inspeksi mendadak (Sidak) dengan Wakil Bupati Sri Widodo, Kamis (9/7).‎

‎Penasaran dengan pernyataan Kasat Pol-PP tersebut, wartawan media ini pun langsung bergegas menuju kantor Satpol PP untuk membuktikan kebenaran pernyataan tersebut. Saat tiba di kantor Sat-Pol PP sekitar pukul 12:30 WIB, bendera hitam itu sama sekali belum terlihat tanda – tanda keberadaan bendera itu baik di dalam maupun d‎i luar ruangan. Sejumlah bagian depan ruangan Sat-Pol PP telah disusuri, tapi ternyata bendera h‎itam itu sama sekali tak terpasang di kantor dimaksud.

Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi, Senin 18/5) lalu, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara ‎berjanji akan memberikan reward (penghargaan) dan punishment atau hukuman bagi instansi yang dianggap mampu dan tidak mampu menjaga kebersihan kantornya masing – masing.

Hukuman itu berupa pemberian bendera hitam yang bertuliskan kantor terjorok atau terkotor kepada instansi yang tak mampu menjaga kebersihannya dan begitu pun sebaliknya. Sementara, bagi kantor terbersih akan diberikan reward atau penghargaan untuk memotivasi agar dapat lebih meningkatkan kebersihannya.

“Saya akan berikan penghargaan kantor terbersih dan terjorok‎ kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mampu dan tak mampu menjaga kebersihan,” kata suami Endah Kartika Prajawati ini dalam Rapat Koordinasi bulanan, di aula Tapis Pemkab.

Nantinya, kata Bupati termuda di Lampung tersebut, reward and punishment (penghargaan dan hukuman) ini akan terbagi dalam tiga kriteria yakni antar SKPD, antar Kecamatan dan antar Kelurahan. Bagi SKPD, Kecamatan atau Kelurahan yang mendapat Spanduk reward atau punishment tersebut wajib memasangnya di depan kantornya masing – masing selama satu tahun.

“(SKPD, Kecamatan atau Kelurahan) yang paling kotor akan saya beri bendera hitam yang bertuliskan kantor terkotor se-Lampung Utara. Sementara yang terbersih akan diberikan bendera putih. Ini salah satu bentuk hukuman sosial bagi mereka,” tandas Agung.

‎Selain memberikan hukuman sosial, ia juga menegaskan telah menyiapkan sanksi administratif bagi SKPD yang mendapat predikat sebagai kantor terjorok di lingkungan Pemkab. Hal ini semata – mata agar setiap SKPD mampu menjaga kebersihan lingkungan instansi mereka masing – masing demi kenyamanan pegawai dan masyarakat sendiri.

“Tentu, kita juga akan siapkan sanksi administratif bagi instansi yang menerima predikat kantor terkotor,” tegas bapak dua anak ini.

BACA: Bupati Lampung Utara akan Menghukum Lembaga yang Kantornnya Terjorok