Beranda News Pusiban LHP Laporan Keuangan, Pemprov Lampung Kembali Raih Opini WTP

LHP Laporan Keuangan, Pemprov Lampung Kembali Raih Opini WTP

275
BERBAGI
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemprov Lampung di Ruang Sidang DPRD Lampung, Kamis (9/6/2016).

Teraslampung.com — Untuk kedua kalinya Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung. Laporan Keuangan dan Opini tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD sebagai pihak legislatif.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 itu dilakukan di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (9/6) dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung. Hadir pada acara tersebut, antara lain,  Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Sekretaris Daerah Arinal Djunaidi, anggota FORKOPIMDA, Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan akademikus.

Anggota V BPK RI DR. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM,. CPA,. CA mengapresiasi DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung atas upaya penyajian pertanggung jawaban yang akuntabel dan transparan.

LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang diserahkan kepada DPRD Lampung selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Opini yang diberikan oleh BPK RI, adalah OPINI profesional dari Tim pemeriksa.

Wakil Gubernur Bachtiar Basri menyampaikan terima kasih kepada Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melakukan pemeriksaan (auditing) baik atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai upaya dalam rangka menciptakan good governance, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten/Kota pada umumnya.

“Audit Laporan Keuangan oleh BPK tersebut merupakan amanah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan yang mengedepankan pencapaian kinerja, akuntabilitas dan transparansi,” kata Bachtiar Basri.

Wakil Gubernur Bachtiar Basri menyambut baik kegiatan-kegiatan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI. Hal ini dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparansi serta akuntabel, khususnya di bidang keuangan.

Opini WTP itu didapatkan Pemprov Lampung karena Pemprov Lampung dinilai berhasil menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual untuk Tahun Anggaran 2015, sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam Laporan Keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas dan setara kas diterima atau dibayarkan.

Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (cost) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperlukan tidak sekedar basis kas.

Sejak diterbitkannya Standar Akuntansi Berbasis Akrual, pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel semakin membaik. Hal tersebut tercermin dari Laporan Keuangan yang disajikan Pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 telah selesai dan telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI Perwakilan Lampung secara tepat waktu. Diharapkan, di masa yang akan datang, kualitas Laporan Keuangan juga dapat ditingkatkan.

TL/R/06

Loading...