Lima Bulan Dilaporkan, Kasus Pengadaan Bilik Disinfektan di Lampura Masih Belum Jelas

  • Bagikan
Inilah bilik disinfektan senilai Rp 17,5 juta per unit produksi PT SPB. Taksiran BPK, nilai bilik disinfektan semacam ini dalam kisaran Rp3,1 juta – Rp4,2 juta.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Lima bulan setelah dilaporkan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Lampung Utara pada akhir Maret 2021 lalu, pengusutan kasus  ketidakwajaran harga dalam pengadaan bilik disinfektan tahun 2020 sampai hari ini masih tidak jelas.

“Sudah lima bulan lamanya persoalan ini kami laporkan ke ‎Inspektorat dan Kejari, tapi sampai saat ini sepertinya belum ada perkembangan berarti,” papar Ketua PGK Lampung Utara, Exsadi, Kamis (26/8/2021).

Kesan jalan di tempat ini didapatnya saat mendengar kabar belum adanya langkah konkret ‎dari pihak kejaksaan terkait persoalan itu. Penyebabnya, hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah terkait pengadaan bilik hingga awal Juni belum disampaikan ke mereka.

“Persoalan pengadaan bilik disinfektan ini harus segera dituntaskan supaya persoalan tersebut dapat terang benderang dan tidak menimbulkan pelbagai spekulasi liar,” tegasnya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Utara I Kadek Dwi Ariatmaja mengatakan,kasus  pengadaan bilik disinfektan masih dalam penanganan mereka. Bahkan, pihaknya telah melakukan ekspose internal.

“(Hasilnya) Penyelidikan kami ditindaklanjut oleh Seksi Pidana Khusus. Mudah – mudahan, hasilnya tidak mengecewakan,” ‎kata dia, Kamis (26/8/2021).

Sebelumnya, permasalahan mengenai proyek pengadaan 53 bilik disinfektan di Dinas Kesehatan Lampung Utara tahun 2020 senilai Rp1.023.550.000 berawal dari hasil temuan BPK.‎ BPK menemukan potensi ketidakwajaran harga dalam pengadaan itu saat mengaudit anggaran Covid-19 Lampung Utara tahun 2020.

Hasil audit mereka tertera dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tentang kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Pemkab Lampung Utara dengan nomor LHP : 39/LHP/XVIII.BLP/12/2020 tertanggal 15 Desember. Dalam LHP itu disebutkan bahwa selisih harga hingga 500 persen untuk tiap unit bilik tersebut.

Ringkasnya, hasil perhitungan BPK harga tiap bilik itu hanya berkisar antara Rp3,1 juta – Rp4,2 juta saja, sedangkan harga tiap unitnya dari PT SPB selaku rekanan ‎mencapai Rp17,5 juta. Dalam menentukan potensi ketidakwajaran harga itu, BPK menggunakan dua metode, yakni survei dan kontrak sejenis.

Hasil survei menunjukan jika harga tiap unit bilik itu hanya Rp3.143.180,00. Jika harga itu dikalikan d‎engan jumlah bilik maka total biaya yang harus dikeluarkan hanya Rp166.588.540,00 saja. Metode survei ini mendapati selisih harga hingga 500 persen, tepatnya sebesar Rp760.911.460,00.

Metode kedua yang digunakan ialah merujuk pada kontrak sejenis antara PT SPB ‎dengan Dinas Perhubungan Lampung. Dalam kontrak tersebut tertera harga tiap unitnya hanya Rp4.250.000. Hasilnya, terdapat selisih harga sebesar Rp688.880.750,00

  • Bagikan