Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Lima Hari Lagi, Kepastian Dibayar-Tidaknya Gaji Perangkat Desa Lampura

Lima Hari Lagi, Kepastian Dibayar-Tidaknya Gaji Perangkat Desa Lampura

967
BERBAGI
Pertemuan perwakilan perangkat desa membahas kejelasan nasib gaji mereka dengan para pejabat Pemkab Lampura.
Pertemuan perwakilan perangkat desa membahas kejelasan nasib gaji mereka dengan para pejabat Pemkab Lampura.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Pemkab Lampung Utara meminta waktu lima hari kepada para perangkat desa sebelum memastikan tunggakan delapan bulan gaji para perangkat desa dapat dibayar atau tidak.

“Hasil pertemuan dengan perwakilan perangkat desa telah disepakati bahwa kepastian akan dibayarkan atau tidak dibayarkannya gaji perangkat desa akan diketahui dalam waktu lima hari ke depan,” kata Pelaksana Tugas Asisten II Sekretaris Kabupaten Lampura, Syahrizal Adhar usai pertemuan.

Menurutnya, Pemkab Lampura sama sekali tidak mempunyai niatan untuk menunda – nunda atau bahkan ‘menghilangkan’ hak para perangkat desa. Ini dibuktikan dengan telah dicairkannya ADD tahun 2017 di awal tahun 2018 meski baru satu bulan.

“Pembayaran satu bulan tunggakan ADD tahun 2017 adalah salah satu bukti itikad baik dari Pemkab untuk memberikan hak para perangkat desa,” jelasnya.‎

Sebelumnya, puluhan perangkat desa di Lampung Utara berunjuk rasa di kantor Pemkab, Kamis pagi (29/3/2018) untuk menuntut kejelasan kapan gaji mereka tahun 2017 dapat segera dibayarkan.

Macetnya pembayaran gaji dari ‎para perangkat desa seperti RT, kepala urusan, sekretaris desa ini disebabkan oleh tertundanya pencairan ‎Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017. Tunggakan gaji para perangkat desa ini mencapai tujuh bulan lamanya.

‎”Keinginan kami tidak banyak, yakni segera bayar hak kami yang sudah tujuh bulan belum kami terima,” tegas Erwin Susandi, Sekretaris Desa Tanjungbaru Timur, Bukit Kemuning dalam orasinya.

‎Macetnya pembayaran gaji mereka yang telah delapan bulan belum mereka rasakan seolah mengisyaratkan Pemkab Lampung Utara kurang menghargai kerja keras mereka dalam melayani warga selama ini.

Mirisnya lagi, menurut Erwin, persoalan ini hanya terjadi di Lampung Utara saja. Sementara, kabupaten – kabupaten tetangga tidak mengalami nasib yang sama seperti mereka. Padahal, mereka sangat membutuhkan gaji itu untuk menafkahi keluarganya masing – masing.