Beranda News Nasional Lima Tokoh “Gerot” Jadi Dewan Pengawas KPK, Ini Kata Jokowi

Lima Tokoh “Gerot” Jadi Dewan Pengawas KPK, Ini Kata Jokowi

277
BERBAGI
Presiden Jokowi menyaksikan pengucapan sumpah Dewan Pengawas KPK 2019-2023, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12) siang. Foto: Setkab
Presiden Jokowi menyaksikan pengucapan sumpah Dewan Pengawas KPK 2019-2023, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12) siang. Foto: Setkab

TERASLAMPUNG.COM — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2019-2023.

Sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak didampingi oleh empat anggota lainnya yaitu  Artidjo Alkostar (mantan Hakim Mahkamah Agung) Albertina Ho (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, NTT); Harjono (mantan Hakim Mahkamah Konstitusi); dan  Syamsudin Haris (Peneliti LIPI).

Di mata publik, kelima orang tersebut merupakan tokoh “gerot” yang kapasitas dan kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Terkait hal itu, Presiden Jokowi mengatakan pemilihan dewan pengawas sudah berdasarkan pertimbangan matang.

“Beliau-beliau ini adalah orang-orang baik, memiliki kapabilitas, memiliki integritas, memiliki kapasitas dalam hal-hal yang berkaitan dengan wilayah itu,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai pelantikan Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK Masa Jabatan 2019-2023, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12) sore.

Menurut Jokowi, Dewan Pengawas KPK itu sengaja dipilih dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang mantan hakim, ada yang hakim aktif, ada yang juga dari mantan KPK, ada yang juga dari akademisi, ada yang Mahkamah Konstitusi.

“Saya kira itu sebuah kombinasi yang sangat baik, sehingga bisa memberikan fungsi, terutama fungsi kontrol dan pengawasan terhadap komisioner KPK. Saya kira ini akan bekerja sama dengan baik dengan komisioner KPK. Itungan kita itu,” tegas Presiden.

Mengenai pemilihan mantan Ketua KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK, menurut Presiden, karena memiliki memiliki latar belakang, pengalaman, berkaitan dengan KPK.

“Saya kira beliau-beliau adalah orang yang bijak, yang bijaksana,” ujarnya.

Sedangkan mengenai pimpinan baru KPK, Presiden Jokowi berharap penguatan KPK itu betul-betul nyata, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara otomatis sehingga betul-betul memiliki dampak yang baik bagi ekonomi, bagi negara kita.

“Saya meyakini insyaallah beliau-beliau Ketua KPK dan komisioner KPK bisa membawa KPK ke arah yang lebih baik dengan didampingi oleh Dewan Pengawas,” tegas Presiden Jokowi.

Kelima anggota Dewan Pengawas KPK masa Jabatan 2019-2023 itu telah mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden Jokowi,  di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019) siang.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, anggota Dewan Pengawas KPK berjumlah 5 (lima) orang, memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Dewan Pengawas bertugas: a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Loading...