Living Plaza Lampung dan Daerah Resapan Air

  • Bagikan
I.B. Ilham Malik

Dr.Eng. Ir. IB Ilham Malik, S.T. ,  M.T. , ATU*

Pembangunan Mal Living Plaza Lampung yang berada di Jalan Z.A. Pagar Alam, Rajabasa, Bandarlampung menimbulkan polemik. Banyak pihak yang menganggap bahwa pembangunan bangunan komersial tersebut tidak sesuai dengan tata ruang. Ada juga yang beranggapan bahwa pembangunan bangunan komersial ini memberikan dampak lingkungan, baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan sosial.

Lokasi pembangunan Mal Living Plaza Lampung memang berada di daerah yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai daerah yang rawan banjir. Ada banyak korban yang telah timbul akibat adanya banjir ini. Termasuk bangunan sekolah dasar yang berada di samping lokasi. Sebelum ada bangunan mal, sekolah tersebut juga sudah mengalami banjir jika curah hujan tinggi dalam tempo beberapa jam. Banjir tersebut menyebabkan terganggunya aktivitas sekolah siswa.

Yang terdampak banjir bukan hanya bangunan sekolah. Beberapa tempat di kawasan tersebut selama ini juga menjadi langganan banjir. Bahkan beberapa kali kemacetan lalulintas terjadi. Hal itu karena genangan air bukan saja berada di daerah yang menjadi calon lokasi Mal Living Plaza Lampung, tetapi juga sampai ke badan jalan. Banjir terjadi karena ada drainase yang mampat. Hal inilah yang kemudian akhirnya menyebabkan aliran air tidak lancar. Karena dari sisi kapasitas, salurannya tidak sesuai dengan frekuensi air hujan dan juga debit limpasan air permukaan yang menyebabkan kapasitas daerah tersebut tidak mampu untuk menampung air hujan dan aliran air permukaan yang debitnya cukup besar.

Karena daerah tersebut sering menjadi tempat genangan air hujan bagi kawasan sekitarnya, lalu banyak yang beranggapan bahwa lahan ini adalah lahan resapan air hujan. Masyarakat tidak mengetahui atau tidak memahami bahwa daerah resapan air tersebut adalah milik pihak tertentu dan telah memiliki sertifikat. Sebenarnya bukan saja lahan yang akan menjadi calon lokasi mal ini saja yang telah bersertifikat. Sesungguhnya seluruh lahan yang ada di sekitarnya juga telah memiliki sertifikat. Sebelumnya lahan-lahan itu adalah lahan-lahan yang telah menjadi tempat air menggenang karena sebelumnya adalah persawahan.

Daerah persawahan ini kemudian dilintasi oleh jalan yang dibangun dengan cara menimbun sebagian areal pesawahan, yang menyebabkan lahan persawahan yang ada disekitarnya menjadi dataran rendah. Posisinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan badan jalan. Untuk memperlancar arus air atau aliran air, maka dibuatlah sistem drainase atau gorong-gorong. Kapasitas gorong-gorongnya sendiri tampaknya pada awalnya cukup. Namun,  secara perlahan tidak lagi cukup, sebagai dampak banyaknya bangunan yang dibangun di sekitarnya yang juga melakukan penimbunan. Baik itu penimbunan untuk permukiman bangunan pendidikan atau bangunan komersial lainnya seperti SPBU.

Sebelum bangunan ini dilaksanakan oleh pihak pengembang, mereka telah mengajukan izin kepada Pemerintah Kota Bandarlampunng. Ketika mereka mengajukan izin, Pemkot Bandarlampung kemudian melakukan identifikasi dan juga pemeriksaan terhadap lokasi serta perizinan lainnya. Misalnya izin lingkungan, analisis dampak lingkungan hidup, dan juga dampak lalulintasnya. Serta beberapa berkas perizinan lainnya yang merupakan syarat administrasi sebelum perizinan tersebut dikeluarkan.

Sudah pasti pemerintah juga melakukan pemeriksaan terhadap arahan tata ruang yang tertuang dalam dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Bandarlampung. Pemkot Bandarlampung mengecek apakah pembangunan mal ini nanti masuk dalam arahan tata ruang atau tidak. Pada saat Pemkot Bandarlampung telah memberikan izin kepada pihak pengembang untuk membangun mal di lokasi ini, berarti dari sisi tata ruangnya, Living Plaza Lampung ini tidak melanggar.

Di sisi lain, dokumen lingkungan hidup dan juga dokumen lalulintas telah dikeluarkan dan mendapatkan izin. Artinya, dari sisi perizinan dan proses administrasinya mereka sudah selesai dan tidak melanggar.

Bahwa kemudian ada beberapa dampak yang muncul ketika proses konstruksi ini berjalan, maka pihak yang melakukan protes ataupun juga pemerintah yang melakukan pengawasan, tinggal melihat surat komitmen dari pihak pengembang kepada Pemerintah Kota Bandarlampung. Kita tahu bahwa perizinan itu keluar ketika dampak-dampak yang bisa saja terjadi, ketika masa pembangunan, serta masa operasional itu nanti terjadi, maka pihak pengembang menyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap dampak tersebut.

Artinya, kalau misalnya ada dampak negatif yang muncul ketika masa konstruksi ini berlangsung — termasuk ketika masa operasional nanti berjalan —  maka semua pihak tinggal melakukan koreksi dan juga melakukan pengajuan tuntutan kepada pihak pengembang untuk mengatasinya. Sebab, mereka pasti sudah mengeluarkan surat pernyataan untuk mengikuti seluruh arahan izin lingkungan dan juga izin lalu lintas, yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Bandarlampung serta jajaran.

Saya sangat mendukung setiap ada pembangunan bangunan komersial atau pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, ditanggapi secara kritis oleh masyarakat dan juga pihak pihak lainnya. Karena begitulah mekanisme kontrol yang harus dilakukan oleh berbagai pihak terhadap kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Jangan sampai, apa pun yang dibangun oleh pemerintah selalu saja disetujui dan didiamkan. Padahal, bisa jadi menimbulkan dampak negatif ketika masa konstruksi dilaksanakan dan juga masa operasional itu nanti berjalan.

Kita bisa melihat ada banyak bangunan komersial yang harus dikawal ketat oleh masyarakat. Jangan sampai menimbulkan dampak negatif pada masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Ini juga akan sangat baik bagi pihak pengembang. Artinya, apa yang mereka bangun ternyata mendapatkan pengawalan dari masyarakat. Dan pasti ketika pihak pengembang melakukannya dengan baik serta berupaya untuk meminimalisir dampak negatifnya, pada akhirnya masyarakat yang ada di sekitarnya, juga bahkan dalam konteks warga kota, juga akan mendukung. Intinya adalah adanya transparansi dan ada upaya dari pihak pengembang untuk secara maksimal untuk mengatasi dampak negatif yang bisa muncul. Apalagi, dalam kasus Living Plaza ini, yang berada di daerah yang selalu rawan banjir.

Kalau saja pusat berbelanjaan ini mampu untuk mengatasi banjir yang selalu terjadi di daerah tersebut, maka kehadiran mereka akan mendapatkan respons positif dari masyarakat sekitarnya. Mereka pasti akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Karena itulah, kita sangat berharap semua pihak melakukan kritik yang baik terhadap pembangunan pusat berbelanjaan ini. Pihak pemerintah juga harusnya berupaya untuk menjalankan tanggung jawabnya berupa memperbaiki sistem drainase yang ada disekitarnya. Karena ini adalah tanggung jawab pemerintah kota, bukan saja tanggung jawab pihak pengembang.***

*Dr.Eng. Ir. IB Ilham Malik, Dosen PWK di PTN, Peneliti di Center for Urban & Regional Studies (CURS)

  • Bagikan