TERASLAMPUNG.COM — Walikota Herman HN merasa ada yang mengganjal di hatiannya atas rekomendasi dari DPRD yang menurutnya ada unsur politis menjelang pemilihan Pemilihan Walikota Bandarlampung 2020 mendatang.
Ketika ditanya media dari 10 rekomendasi yang menurut walikota ada unsur politisnya, Herman HN menjawab dengan diplomatis cukup dia saja yang mengetahuinya.
“Biar saya saja yang tahu, wartawan gak usah tahu,” kata Herman HN, usai sidang paripurna penyampaian Rekomendasi DPRD Bandarlampung tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Bandarlampung, Rabu, 29 Mei 2019.
Ketua DPRD Kota Bandarlampung Wiyadi menepis anggapan walikota bahwa lembaganya dalam memberikan rekomendasi itu bertendensi politis, apa lagi dibawa ke ranah Pilwakot.
“Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan tidak ada masalah, karena tidak ada kaitan dengan pilwakot. Pansus sudah mempelajari sepenuhnya dan ini hanya masukan biasa.”
“Kami juga dalam hearing (dengar pendapat) sering memberikan masukan dan kritik, jadi tidak ada tendesi apapun juga kami punya niat baik untuk sama-sama memperbaiki kinerja tiap-tiap OPD,” katanya.
Meskipun Herman HN merahasiakan poin rekomendasi DPRD yang bernuansa politis terkait Pilwakot Bandarlampung 2020, tetapi wartawan dan publik sebenarnya mudah sekali mengetauinya. Sebab, 10 rekomendasi itu disampaikan DPRD Bandarlampung pada rapat paripurna terbuka dan datanya mudah diakses.
(Baca: Heboh, Ini 10 Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Walikota Bandarlampung 2018).
Dandy Ibrahim
