LMND : Semakin Jelas dan Terang Watak Sejatinya Pemerinta, Anti Rakyat dan Anti Demokrasi

Bagikan/Suka/Tweet:

Pada Rabu, 14 Februari 2018, Demokrasi di Indonesia kembali terancam, hal demikian dikarenakan akan dibahasnya Rancangan KUHP dan telah disahkannya revisi UU MD3 oleh DPR RI beberapa hari lalu. Didalam Rancangan KUHP dan revisi UU MD3 tersebut pada intinya termuat mengenai pemidanaan bagi siapapun melakukan kritik kepada Pemerintahan Indonesia.

Demokrasi yang dijalankan di negeri Indonesia, membuat semakin terang bagaimana demokrasi di Indonesia menjadi ruang bagi kekuasaan untuk terus-menerus membungkam gerakan rakyat secara khusus dan kepada rakyat Indonesia, serta memberikan dampak keterbelakangan, kemelaratan dan kesengsaraan berkepanjangan bagi rakyat Indonesia.

Hal demikian sangat terlihat secara nyata, ketika kita membuka mata lebar-lebar dalam menganalisis situasi dibawah rezim fasis Jokowi-JK. Perampasan lahan di desa-desa, penggusuran di kota-kota, politik upah murah, kenaikan harga kebutuhan pokok dan beban yang semakin berat diterima oleh rakyat Indonesia sampai hari ini terus berlanjut akibat dari kebijakan dan program Pemerintahan Indonesia.

Pemerintahan Indonesia akan terus mengupayakan menutupi keborokkannya dengan cara membungkam rakyat yang berlawan, hal ini dapat dilihat bagaimana semakin masifnya intimidasi, represifitas, sampai pada kriminalisasi kepada rakyat. Begitupun upaya dalam membungkam kritik dari rakyat pemerintahan telah mengeluarkan Rancangan KUHP dan disahkannya revisi MD3 tentang pemidanaan bagi seseorang dalam melakukan kritik terhadap Pemerintahan.

Ini sangat bertentangan dengan semangat perjuangan demokrasi di Indonesia, seharusnya demokrasi dijadikan langkah awal dalam melepaskan keterbelakangan, kemelaratan dan kesengsaraan rakyat Indonesia atas belenggu imperialisme dan feodalisme yang mengakar kuat di Indonesia. Artinya demokrasi yang dijalankan oleh Pemerintahan Indonesia dibawah rezim fasis Jokowi-JK saat ini adalah demokrasi yang melanggengkan kepentingan Imperialisme dan Feodalisme di Indonesia.

Maka kami dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), salah satu organisasi massa mahasiswa yang lahir dari perjuangan demokrasi di Indonesia mengecam dengan tegas dan menuntut Pemerintahan Indonesia untuk :

1. Batalkan dan cabut Rancangan KUHP dan MD3 yang membatasi ruang demokrasi bagi rakyat Indonesia
2. Berikan hak demokratis bagi rakyat (berkumpul, berorganisasi, menyampaikan pendapat)
3. Hentikan segala bentuk intimidasi, teror, represifitas, dan kriminalisasi kepada rakyat
4. Hentikan tindakan ancaman, skorsing dan Drop Out kepada mahasiswa yang berjuang
5. Laksanakan Reforma Agraria Sejati sebagai dasar dari terciptanya industrialisasi nasional
6. Berikan upah layak bagi para pekerja
7. Cabut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
8. Tolak segala bentuk skema Penggusuran
Selain itu kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berorganisasi serta perbesar dan perluas perjuangan rakyat untuk melawan musuh-musuh rakyat di Indonesia.

Raden Deden Fajarullah,Ketua Umum LMND Periode 2017-2019