IB Ilham Malik
Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan memberikan izin kepada pengendara sepeda motor untuk bisa menggunakan fasilitas jalan tol. Memberikan izin kepada sepeda motor untuk melintasi jalan tol akan berakibat pada tingkat kecelakaan yang semakin tinggi, kecepatan arus bebas akan menurun drastis, dan menimbulkan kondisi crowded pada lalu lintas.
Meskipun begitu, dari sisi bisnis, rencana itu sangat wajar. Mengizinkan sepeda motor masuk jalan tol mungkin akan meningkatkan pendapatan pengelola tol. Tentang logika ini dibutuhkan penjelasan dan skema yang panjang untuk menyamakan persepsi kita.
Sejak awal jalan tol merupakan perwujuduan ketidakmampuan pemerintah untuk membangun jalan raya. Karena itu, jalan tol perlu dibangun (oleh swasta dan pemakai fasilitas jalan tol harus membayar untuk mengembalikan investasi). Seandainya keuangan negara terkelola dengan baik, maka pembangunan jalan raya akan dilakukan oleh pemerintah (beriringan dengan penataan ruang) juga akhirnya memberikan kesejahteraan pada masyarakat dan daerah. Sayangnya, kondisinya tidak sesederhana itu.
Pemerintah seharusnya memiliki kemampuan untuk membangun sistem transportasi dan sistem lainnya secara serius. Sehingga, tidak main tembak ide dan kebijakan sana sini, yang pada akhirnya akan semakin memperbesar dan memperluas persoalan transportasi dan tata ruang. Pemerintah harus membangun sistem yang dapat berjalan sustain. Dan kaum teknokrat juga memahami bahwa membangun dan menjalankan sistem itu membutuhkan waktu lama, akan tetapi dapat menyelesaikan masalah intinya.
Seandainya saja pemerintah memiliki kepedulian dan fokus pada soal membangun sistem ini, sistem transportasi dan land use yang dapat menekan persoalan kota, maka kita akan bisa merasakan situasi kota yang atraktif, berkelanjutan, dan smart growth pada kota-kota kita: di mana pun di seluruh Indonesia.
Jadi, mengizinkan sepeda motor masuk jalan tol tidak menyelesaikan masalah lalu lintas. Bahkan, akan menimbulkan masalah baru. Hal ini menunjukkan tidak adanya visi transportation system and management di pemerintahan. Baiknya, pemerintah fokus membenahi jalan raya, memisahkan jalur sepeda motor, mobil dan pejalan kaki (non motorized). Jalan tol kembali ke konsep dasar dan sederhana saja: jalan tol dibangun swasta dan jalan raya dibangun pemerintah.
IB Ilham Malik, Dosen Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung (UBL), Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Lampung
