LSP KPK Rekomendasikan Achmad Chrisna Putra Kompeten Sebagai Penyuluh Antikorupsi

  • Bagikan
Achmad Chrisna Putra saat menjalani asesmen calon penyuluh antikorupsi yang digelar KPK/Foto: Ist

TERASLAMPUNG.COM  — Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Komisi Pemberantasan Korupsi merekomendasikan mantan Kadis Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Chrisna Putra kompeten sebagai penyuluh antikorupsi

Hal itu terungkap saat Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP-KPK) mengadakan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menjadi Penyuluh Anti Korupsi melalui jalur diklat dan pengalaman baru baru ini yakni melalui Asesmen Jarak Jauh (AJJ) angkatan V yang diselenggarakan pada 12 hingga 14 Oktober 2021.

Salah satu peserta dari Lampung yang ikut pada kegitan tersebut Chrisna Putra yg sekarang menjadi Widyaiswara Ahli Utama Lampung. Rekomendasi  diberikan setelah Chrisna Putra melewati beberapa tahapan seperti lulus e-learning pengetahuan dasar anti korupsi, integritas, dan persyaratan administrasi lainnya bahwa calon peserta sudah pernah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pokok pokok antikorupsi.

Tujuan asesmen  adalah untuk melihat sampai dimana seorang penyuluh anti korupsi telah menguasai kompetensi kerjanya, profesional dan pengetahuannya secara nasional sesuai dengan standar SKKNI karena sertifikat Kompeten berbeda dgn sertifikat Pelatihan.

Menurut Chrisna, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan dengan penindakan pelaku korupsi tetapi juga upaya pencegahan melalui perbaikan sistem serta pembagunan prilaku dan budaya antikorupsi.

Upaya-upaya ini dilakukan KPK dengan melibatkan partisipasi masyarakat. KPK berkomitmen mendorong terbentuknya agen agen perubahan dari elemen bangsa sebagai penyuluh antikorupsi yang bertugas menggantikan peran KPK dalam memenuhi kegiatan berbagai macam pembelajaran anti korupsi yang diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat.

“Alhamdulilah,  karena untuk memastikan penyuluh anti korupsi itu harus memiliki kompetensi untuk melakukan penyuluhan secara efektif. Diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang penyuluhan antiKorupsi,” katanya.

 

  • Bagikan