Beranda News Nasional Luhut Panjaitan Dilantik Sebagai Kepala Staf Kepresidenen

Luhut Panjaitan Dilantik Sebagai Kepala Staf Kepresidenen

184
BERBAGI
Pelantikan Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, di Istana Negara, Rabu (31/12).

JAKARTA, Teraslampung.com —  Presiden Joko Widodo (Jokowi)  melantik Jendral TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, di Istana Negara, Rabu (31/12). Pelantikan Menteri Perindustrian di era Presiden KH. Abdurrahman Wahid  itu didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 148/P/Tahun 2014.

Usai dilantik, Luhut mengaku menerima tawaran sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang diberikan oleh Presiden Jokowi, karena tugas ini dinilainya menarik dan banyak tantangan.

“Saya akan berperan banyak untuk membantu bapak presiden membuat tugas pokok beliau lebih baik,” terangnya.

Menurut Luhut, tugas sebagai Kepala Staf Kepresidenan itu tidak berbenturan dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) maupun  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). “Perbedaannya jelas, pembagian tugasnya juga jelas, dan saya lihat tidak ada benturan,”kata dia.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto mengatakan, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan memimpin Unit Kerja Presiden. Ia menyebutkan, nama lembaga di bawah kepala staf itu Unit Kerja Presiden.

“Perpresnya sudah ditandatangani Presiden hari ini juga. Jadi sudah ada kelembagaannya,” kata Andi kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/12).

Menurut Andi, tugas Kepala Staf Kepresidenan adalah memberikan informasi-informasi strategis kepada Presiden, membantu Presiden untuk merancang komunikasi-komunikasi politik antarlembaga, terutama juga ke publik, lalu membantu Presiden untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang mungkin akan bergerak di depan.

“Jadi nanti di dalamnya akan ada pejabat-pejabat setingkat eselon II yang bergerak bisa di komunikasi, politik.Karena berkaitan dengan informasi strategis,nanti akan ada semacam direktur informasi strategis di dalamnya. Ada juga yang membantu presiden untuk melihat pencapaian hasil-hasil pembangunan ke depan,” katanya.

Andi menegaskan, Kastaf Kepresidenan tidak ada  kaitannya dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4),

“UKP4 secara lembaga tidak ada lagi, ada beberapa fungsi UKP4 yang dilakukan seskab, ada beberapa fungsi UKP4 yang dilakukan oleh kepala staf kepresidenan. Jadi ini bukan pengganti UKP4, tapi betul-betul bentukan lembaga baru,” tegas Andi.

Seskab menegaskan, per hari ini (31 Desember 2014), masa tugas deputi-deputi di UKP4 telah berakhir. Ia menyebutkan, yang dipertahankan dari UKP4 adalah Lapor dan SIP (Sistem Informasi Perizinan).

Namun Andi menegaskan, SIP itu  nanti pada minggu kedua Januari akan dilebur ke sistem one national stop service yang akan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sementara fungsi monitoring, evaluasi yang selama ini dilakukan oleh UKP4, menurut Andi, akan dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Perpresnya hari ini sudah keluar, BPKP  langsung di bawah presiden, sehingga presiden langsung memiliki ribuan auditor yang bisa membantu presiden untuk melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan,” ujar Seskab.

Loading...