Beranda Hukum MA Perberat Hukuman dan Cabut Hak Politik Lufti Hasan Ishaaq

MA Perberat Hukuman dan Cabut Hak Politik Lufti Hasan Ishaaq

245
BERBAGI
Lufti Hasan Ishaaq (dok)

Bambang Satriaji | Teraslampung.com

JAKARTA--Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan terpidana kasus suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian, Lutfi Hasan Ishaaq (LHI).   Putusan yang dikeluarkan MA pada Senin (15/9) lalu itu menyebutkan, selain menolak kasasi,, MA juga memperberat  hukuman LHI  dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara.

Selain itu, MA juga mencabut hak politik politikus Partai Keadilan Sejahtera itu dan menjatuhkan hukuman tambahan mendenda sebesar Rp 1 miliar. Jika Lutfi tidak mengganti, maka akan menjalani hukuman  dipidana penjara selama 6 bulan.

MA menolak permohonan kasasi LHI karena kasus melibakan LHI tersebut dianggap sebagai
kejahatan serius.

“Majelis menyimpulkan kejahatan itu kejahatan serius. Kejahatan serius membuat lamanya yang dijatuhkan kepada terdakwa,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur d Kantor MA, di Jakarta, Selasa (16/9).

Ridwan mengatakan, pertimbangan lain MA untuk memperberat hukuman LHI dan mencabut hak politiknya adalah karena  bekas anggota DPR itu dinilai menyalahi wewenang dan telah mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat di parlemen.

“Alasan berikutnya adalah perbuatan terdakwa (Lutfi) dilakukan selaku anggota DPR yang telah melakukan perbuatan transaksional dan mencederai rakyat banyak. Khususnya rakyat pemilih, perbuatan terdakwa menjadi ironi terhadap perjuangan demokrasi.”

Menurut Ridwan, MA sangat konsen terhadap kejahatan serius, utamanya kasus korupsi. Itulah sebabnya, banyak terdakwa kasus korupsi yang mengajukan kasasi di MA akhirnya justru mendapat tambahan hukuman.

“Hal itu diharapkan akan memberikan efek jera bagi pihak manapun termasuk pejabat negara. Yang penting, pertama,  MA konsen terhadap serious crime, hakim betul-betul konsen. Kedua, memberikan pembelajaran terhadap masyarakat dengan upaya preventif,” kata Ridwan.

“Semua hakim MA bersuara bulat dalam menjatuhkan putusan ini, tanpa adana desenting opinion,” imbuhnya.

Sidang itu sendiri ipimpin Majelis Hakim Artidjo Alkostar, dan dua anggota majelis Hakim Agung M Askin dan MS Lumme diputuskan satu suara.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto,  menilai LHI memang layak diganjar hukuman pencabutan hak politik. Menurut Bambang, hal itu sebagai ganjaran kepada para pejabat publik yang telah menyalahgunakan wewenangnya.

“Pejabat publik yang tidak amanah itu tidak hanya harus dihukum perbuatannya saja tapi dibuat tidak memiliki akses lagi untuk menduduki jabatan publik karena potensial melakukan kejahatan serupa dikemudian hari,” kata Bambang di kantornya, Selasa (16/9).

Bambang berharap putusan MA harus dijadikan referensi lembaga penegak hukum lainnya, agar bisa menjerat para pejabat korup dengan hukuman maksimal.

“Paduan atas sanksi hukum yang bertemu dengan sanksi yang berdampak Sospol ini diharapkan bisa membuat efek deterent yang lebih kuat dan sekaligus mengirim signal yang tegas agar pejabat publik tidak lagi bermain-main dengan otoritas publik yang dipinjamkan publik untuk kepentingan kemaslahatan rakyat,” kata mantan Direktur YLBHI itu.

Kasus hukum yang melibatkan LHI sempat menghebohkan publik. Selain terjadi menjelang Pemilu 2014, mencuatnya kasus tersebut juga disertai manuver sejumlah politikus PKS yang kemudian tersebar di media sosial. Politikus PKS Fahri Hamzah, misalnya, pada beberapa kesempatan menegaskan akan membubarkan KPK.

Tifatul Sembiring, politikus PKS yang menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi juga banyak mencuit di Twitter untuk menegaskan bahwa penetapan LHI adalah cobaan bagi PKS. Di luar itu, ada juga ‘bumbu gosip’ yang kemudian jadi nyata, yakni kehadiran perempuan muda cantik, Darin Mumtazah, yang menjadi istri muda LHI.