Mahasiswi UGM Masuk di Akun Instagram Kampus Cantik Terima Pesan Pelecehan Seksual

  • Bagikan

TERASLAMPUNG.COM — Tiga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau UGM melakukan penelitian terhadap akun instagram kampus cantik. Berdasarkan hasil penelitian, mereka menemukan bahwa mahasiwi-mahasiswi yang fotonya diunggah dalam akun kampus cantik merasa terganggu dalam bersosial media.

Dilansir laman ugm.ac.id, Whafiq mengungkapkan adanya pesan langsung yang mengarah pada pelecehan seksual, juga komentar terhadap bentuk tubuh mahasiswi atau biasa disebut dengan body shaming. Ada pula yang dihubungi di akun Line pribadi, dan bermacam gangguan lain.

Persoalan privasi data pribadi kian menjadi perhatian publik. Sebab, maraknya kebocoran atau penyebaran data pribadi yang begitu mudahnya dilakukan. Bahkan, beberapa kasus terjadi tanpa persetujuan yang bersangkutan. Salah satu bentuknya seperti mengunggah foto mahasiswi ke dalam akun instagram mahasiswi cantik atau kampus cantik.

Tiga mahasiswa Fakultas Hukum UGM melakukan penelitian terhadap akun kampus cantik. Mereka yang tergabung dalam Tim PKM-RSH itu beri judul penelitiannya Perlindungan Data Pribadi bagi Mahasiswi dalam Akun Kampus Cantik adalah Whafiq Azizah Fadilla, Nia Faridatul Khasanah, dan Teguh Ihza Yuhirsah.

Berdasarkan hasil penelitian, mereka menemukan bahwa mahasiwi-mahasiswi yang fotonya diunggah dalam akun kampus cantik merasa terganggu dalam bersosial media. Melansir laman ugm.ac.id, Whafiq mengungkapkan adanya pesan langsung yang mengarah pada pelecehan seksual, juga komentar terhadap bentuk tubuh mahasiswi atau biasa disebut dengan body shaming. Ada pula yang dihubungi di akun Line pribadi, dan bermacam gangguan lain.

Whafiq  Azizah mengungkapkan, sebanyak 55 persen mahasiswi mengaku alami gangguan atas ruang privasinya. Sekalipun sudah melalui prosedur izin terlebih dahulu. Namun, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tak semua foto diunggah dengan izin mahasiswi yang bersangkutan.

“Dari 23 mahasiswi yang terunggah pada Mei 2021 di 5 akun kampus cantik paling banyak pengikutnya di Indonesia, 5 mahasiswi mengonfirmasi tidak dimintai izin [menunggu benar-benar mendapatkan persetujuan],” jelas Whafiq.

Sementara, menurutnya, izin adalah asas yang harus didahulukan sebelum mempublikasikan data pribadi. “

Kita mempunyai hak privasi untuk tidak diganggu orang lain termasuk dalam bermedia sosial,” imbuh Whafiq pada Selasa, 24 Agustus 2021, sebagaimana dikutip tempo.co.

“Berbagai dampak yang dialami mahasiswi seharusnya juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak privasi dalam bermedia sosial dengan membentuk undang-undang perlindungan data pribadi,” ujarnya.

Sebagaimana dijabarkan dalam General Data Protection Regulation (GDPR), secara spesifik ruang lingkup data pribadi antara lain nama, nomor identitas, data lokasi, online identifier, atau lebih spesifik terkait fisik, physiological, genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial seseorang.

Dengan demikian pengunggahan foto dalam akun kampus cantik yang dilakukan dengan mencantumkan nama, fakultas dan angkatan menurut Whafiq merupakan bentuk pemublikasian data pribadi.

Selanjutnya, Whafiq memaparkan bahwa perlindungan hak privasi di Indonesia diatur dalam Pasal 28 G UUD 1945. Sementara itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dimana salah satu ruang lingkup Permen tersebut adalah perlindungan terhadap penyebarluasan data. Dalam Pasal 21 Permenkominfo tersebut, penyebarluasan hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan setelah diverifikasi keakuratan dan kesesuaian dengan tujuan dan pengumpulan data pribadi.

Sehingga mereka yang melakukan penyebarluasan data tanpa izin, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur dalam Pasal 26 bahwa orang yang melakukan penyebaran data pribadi tanpa persetujuan orang yang bersangkutan hanya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

Dengan demikan, persetujuan sebelum pengunggahan dalam akun kampus cantik menurut Whafiq adalah hal yang mutlak dilakukan. Sebab, ketiadaan persetujuan merupakan pelanggaran terhadap hak privasi dan dapat dituntut apabila terdapat kerugian yang diakibatkan olehnya.

“Harapannya, semoga kedepannya admin kampus cantik dalam meminta izin harus benar-benar menunggu mahasiswi yang bersangkutan dan izinnya juga harus spesifik. Mahasiswi yang akan diunggah juga sebaiknya mempertimbangkan dengan matang dampak pengunggahan sebelum memberikan persetujuan pengunggahan foto dan data pribadinya di akun kampus cantik. Berbagai dampak yang dialami mahasiswi seharusnya juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak privasi dalam bermedia sosial dengan membentuk undang-undang perlindungan data pribadi,” jelasnya.

TEMPO/ UGM

  • Bagikan