Manajemen Kemanusiaan pada Masa Penerapan PPKM Darurat

  • Bagikan
Pro. Dr. Sudjarwo/Foto: Istimewa

Oleh: Sudjarwo
Profesor Ilmu-Ilmu Sosial di FKIP Unila

Pada saat meminta komentar para sohib berkaitan dengan isui kekinian yang sedang dihadapi negeri ini, ternyata ada seorang kerabat yang menyatakan bahwa saat ini kita mulai kehilangan kemanusiaan kita; alasan beliau adalah banyaknya tontonan yang tidak dapat dijadikan tuntunan. Hal itu terjadi di sejumlah daerah ketika diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Bayangkan,  ada petugas keamanan mempertontonkan keangkuhannya berhadapan dengan orang kecil pedagang kopi; ada orang yang tega menilep vaksin yang seharusnya disuntikkan tetapi tidak dilalakukan, ternyata vaksin tadi dijual. Peralatan kesehatan bekas dipakai kembali untuk orang lain, petugas kesehatan dengan alasan kelelahan menampilkan perilaku kurang sopan kepada pasien.

Ada pula seorang Wali Kota membentak-bentak warganya saat ikut operasi Covid-19. Padahal, ia baru saja tahun lalu mengibaiba kepada rakyat agar dipilih dan memenangi pilkada. Belum lagi tampilan di televisi yang notebene ditonton segala usia, tetapi menampilkan perilaku rendahan sebagai manusia. Masih banyak lagi kelakuan yang lepas dari kemanusiaan.

Memanusiakan manusia ternyata selama ini kita abaikan; justru pembelajaran yang kita ajarkan adalah manajemen konflik; bahkan pada sekolah level Staf Komando matakuliah ini diberi satuan kredit yang cukup besar. Sementara manajemen pengelolaan sumberdaya manusia, manajemen yang berorientasi memuliakan manusia, sangat kurang mendapat perhatian.

Cara pandang selama ini yang kita bangun adalah head to head bukan living together; sehingga saat menerima tugas atau mengerjakan suatu instruksi, kerangka pikir yang dibangun adalah berhadap hadapan, bukan kebersamaan. Sehingga, tampilan yang ada di lapanganpun semua menjadi garang; “Saya Kuasa” bukan ”Mari Bersama”. Konsep ini tidak salah jika krisis yang ada adalah berhadapan antara Negara dengan musuh Negara dalam arti bangsa lain.

Persoalan menjadi berbeda jika musuh yang dihadapi adalah musuh bersama dalam artian menghadapi bersama persoalan bersama dan menanggung bersama. Tentu saja pendekatan konflik yang selama ini kita ajarkan atau tularkan menjadi sangat tidak relevan; karena memandang perbedaan adalah musuh; sementara dalam manajemen kemanusiaan perbedaan adalah persaaudaraan dalam kebersamaan.

Ekses dari penanganan covid 19 tampak sekali bagaimana pendekatan konflik menuai masalah disana sini, terutama pada lapisan pelaksana; dimana orientasi target menjadi begitu dominan, yang seharusnya orientasi kualitas penyelesaian menjadi terdepan. Akhirnya masyarakat dianggap musuh, oleh karena itu harus dilakukan inflitrasi. Tentu saja paradigm model ini tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan membuat masalah baru. Dengan kata lain pendekatan yang nonkemanusiaan pada era begini sama halnya menyelesaikan masalah dengan masalah.

Bisa dibayangkan pendekatan konflik dilakukan pada lapisan pelaksana; dagangan tempat warga hidup diangkut kedalam truk dengan cara dilempar. Terbayangkah jika dagangan itu dari hasil berhutang, dan kemudian keuntungan yang tidak seberapa itu akan diberikan kepada anak istri mereka. Jika dagangan itu rusak, tidak laku, atau hilang karena dirampas; maka tanggungjawabnya akan dipikul kepada pedagang, bukan pemilik dagangan.

Pertanyaan tersisa: apakah hanya dengan cara itu Covid-19 akan berakhi? Apakah dengan cara itu melaksanakan tugas memberantas Covid-19? Kekhawatiran yang terjadi justru jangan -jangan dengan mengatasnamakan Covid untuk menghalalkan segala tindakan, termasuk pelanggaran akan marwah kemanusiaan seseorang. Lebih mengenaskan lagi dengan mematikan lampu penerang jalan, dasar fikirnya agar orang tidak kluyuran. Logika begini sebaiknya tidak perlu dipelihara pada otak penguasa; karena silogisme berfikir ini mengaandung kesesatan berpikir yang sistemik.

Pelaksana setingkat perwira menengah pun tidak mampu melaksanakan manajemen kemanusiaan; sehingga yang keluar dari mulutnya hanya perintah dan marah. Bagaimana mereka yang ada pada ujung tombak tidak menunjukkan kealgojoannya, karena komandan sebagai perwira, tidak mampu melaksanakan manajemen by system. Tampaknya perwira seperti ini menerima perintah komando kemanusiaan disamakan dengan menerima perintah perang bersenjata. Sekali lagi kesesatan silogisme berpikir menjadi akut dalam kepala komandan seperti ini.

Tampaknya harus ada revisi kurikulum bagi sekolah bintara, tamtama, sampai dengan perwira. Termasuk pada pendidikan SatPol PP, dengan memasukkan manajemen kemanusiaan, dengan cara Satuan Kredit Smesternya berbagi dengan manajemen konflik; sehingga terjadi keberimbangan dalam menemukenali persoalan kemasyarakatan. Demikian juga halnya dengan calon kepala daerah terpilih; harus mendapatkan pembekalan terlebih dahulu oleh Kementerian Dalam Negeri tentang pengenalan manajemen kemanusiaan, ideologi negara, dan pengenalan budaya Nusantara, serta etika melayani nasyarakat  sebelum dilantik menjadi pejabat.

Terakhir tidak kalah pentingnya adalah koordinasi. Untuk satu ini mudah mengucapkan, tetapi sulit sekali mengimplementasikan sebagai suatu aturan bersama dalam menjalankan tugas. Oleh sebab itu perlu ada jalinan jaringan bukan hanya pada tingkat komando saja; akan tetapi harus sampai pada tingkat satuan yang ada di lapangan.

Menakut-nakuti masyarakat, membentak, menghardik atau sikap sikap lain yang tidak terpuji, sudah bukan jamannya lagi. Masyarakat yang ada sekarang adalah masyarakat yang lelah, bahkan hamper putus asa. Kehadiran negara sangat diperlukan; tetapi bukan dengan arogansi kekuasaan. Mari kita bahu membahu dengan tidak perlu menggesekan bahu untuk mengatasi persoalan bersama bangsa ini.***

  • Bagikan