Beranda Hukum Korupsi Mangkir dari Panggilan KPK, Ini Kegiatan Wagub Lampung Tadi Siang

Mangkir dari Panggilan KPK, Ini Kegiatan Wagub Lampung Tadi Siang

3842
BERBAGI
Wagub Lampung Chusnunia Chalim pada acara Workshop Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Lampung, Hotel Bukit Randu, Bandarlampung, Rabu (20/11/2019).
Wagub Lampung Chusnunia Chalim pada acara Workshop Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Lampung, Hotel Bukit Randu, Bandarlampung, Rabu (20/11/2019).

TERASLAMPUNG.COM — Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah menjadwalkan untuk diperiksa hari ini, Rabu, 20 November 2019, sebagai saksi dalam kasus suap  di Kementerian PUPR.

BACA: Kasus Suap Kementerian PUPR, Cak Imin Mangkir dari Panggilan KPK

Nunik jadwalkan diperiksa sebagai saksi dengan tersangka Hong Arta selaku Komisaris PT Sharleen Raya yang diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak terkait proyek-proyek PUPR  seperti kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar pada pertengahan 2015.

“Chusnunia saksi HA TPKtidak datang. (Katanya) surat panggilan belum sampai. Pemeriksaan akan dijalwalkan ulang,” kata  Juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (20/11/2019).

Ihwal ketikdakhadiran Nunik di Gedung KPK sebenarnya sudah terlihat dengan aktivitas Nunik di Lampung pada hari ini.

Hari ini Nunik tampak menjadi pembicara utama pada acara Workshop Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Lampung, di Cendana Room, Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, Rabu (20/11/2019).

Mantan Bupati Lampung Timur itu juga melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ), rumah sakit milik Pemprov Lampung di Kurungan Nyawa, Kabupaten Pesawaran.

Sebelumnya Febri Diansyah mengatakan Nunik dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur atau Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Artha John Alfred (HA).

“Yang bersangkutan diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA terkait tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu pagi, 20 November 2019.

Hong Artha ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2018 lalu. Ia merupakan tersangka ke-12 dalam kasus di Kementerian PUPR tersebut.

Ia memberikan suap kepada Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary senilai Rp10,6 miliar. John juga memberikan suap kepada mantan anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar.

Dalam kasus itu, Amran telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsider 4 bulan kurungan karena menerima Rp2,6 miliar, Rp15,525 miliar, dan 202.816 dolar Singapura. Sedangkan Damayanti divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima 278.700 dolar Singapura dan Rp1 miliar.

Pemeriksaan terhadap Nunik kemungkinan besar sama alasannya dengan pemeriksaan terhadap Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, yaitu ditemukannya bukti baru dalam kasus korupsi Kementerian PUPR.

Loading...