Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Mantan Bendahara Dinas PUPR Lampung Utara Jarang ‘Ngantor’

Mantan Bendahara Dinas PUPR Lampung Utara Jarang ‘Ngantor’

453
BERBAGI
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara. Foto: Teraslampung.com/Feaby Handana
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara. Foto: Teraslampung.com/Feaby Handana

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Utara menyatakan belum pernah menerima berkas permohonan pindah dari Fria Afris Pratama. ‎Dengan demikian, tidak ada alasan bagi (mantan) Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara‎ itu untuk tidak masuk kerja (ngantor).

Nama Fria yang pernah menjadi bendahara Dinas PUPR beberapa hari ini ramai me‎nghiasi pelbagai media massa. Penyebabnya, salah satu saksi dalam kasus dugaan korupsi bupati non aktif Agung Ilmu Mangkunegara itu dikabarkan telah lama tidak datang ke kantor. Bahkan, jabatannya pun telah ia tanggalkan dan digantikan oleh seorang pelaksana tugas.

“Belum pernah ada berkas permohonan dari beliau (Fria,red) yang kami terima,” kata Kepala Bidang ‎Promosi, Mutasi, dan Pengembangan SDM di BKPSDM Lampung Utara, Hendri Dunant, Selasa (1/9/2020).

‎Kendati demikian, Hendri menjelaskan bahwa yang bersangkutan sempat menyampaikan rencananya untuk pindah ke daerah lain.‎ Rencana itu tidak disampaikan oleh Fria langsung padanya melainkan melalui bawahannya. Saat itu Fria berencana pindah ke Bandarlampung atau Pringsewu.

“Katanya sih mau pindah ke Bandarlampung atau Pringsewu. Tapi, rencana itu baru sebatas lisan dan belum disampaikan‎ secara resmi,” tuturnya.

Ia juga membenarkan bahwa Fria tela‎h mundur dari jabatannya. Posisinya kini digantikan oleh Jefri sebagai pelaksana tugas. Kapan tepatnya pengunduran diri Fria dan penunjukan Jefri, ia mengaku tidak begitu mengingatnya.

“Untuk kapannya saya agak lupa, tapi yang jelas Plt Kasi-nya, Jefri,” kata dia.‎

Hendri mengatakan, sepanjang permohonan pindah itu belum disetujui maka yang bersangkutan wajib untuk tetap masuk kerja. Sanksi tegas menanti yang bersangkutan atau para ASN lainnya jika tidak masuk kerja lebih dari 46 hari dalam satu tahun.

“Sanksi tegasnya pemecatan dengan tidak hormat setelah sebelumnya telah melalui prosedur yang ada,” tegasnya.

Loading...