Beranda News Pilgub Lampung Mantan Hakim MK: Kecurangan Money Politics Arinal-Nunik Penuhi Unsur TSM

Mantan Hakim MK: Kecurangan Money Politics Arinal-Nunik Penuhi Unsur TSM

1924
BERBAGI
Maruaruar Siahaan (kemeja bergaris) dalam sidang money politic Pilgub Lampung 2018 yang digelar Gakumdu, Kamis (12/7/2018).
Maruaruar Siahaan (kemeja bergaris) dalam sidang money politic Pilgub Lampung 2018 yang digelar Gakumdu, Kamis (12/7/2018).

TERASLAMPUNG.COM — Kecurangan Pilgub Lampung melalui politik uang (money politics) yang diduga kuat dilakukan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Lampung nomor urut 3 Arinal Junaedi-Chusnunia (Nunik) terbukti memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara Pilgub 27 Juni 2018.

Penegasan itu diungkapkan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan dalam kesaksiannya sebagai ahli di Gakkumdu, Bandarlampung, Kamis (12/07/18) lalu.

“Jika Bawaslu telah menerima bukti-bukti yang diajukan pemohon (kuasa hukum paslon nomor urut 1 dan 2), saya menarik kesimpulan pelanggaran yang bersifat TSM telah terbukti dan pelanggaran demikian mempengaruhi perolehan suara pemenang (Arinal-Nunik) secara signifikan yang melanggar prinsip konstitusi yakni kejujuran dan keadilan sehingga perolehan suara itu tidak sah,” kata Maruaruar Siahaan.

Praktisi hukum yang dalam karier sebagai hakim pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi (PT) di 4 provinsi itu menjelaskan dalil pelanggaran money politics TSM menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi (MK) dimulai ketika pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur. Dengan terpenuhinya TSM itu maka keputusan KPU Jawa Timur tentang penetapan hasil perolehan suara dan penetapan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur kemudian dibatalkan karena tidak sah.

“Dalam perkara nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dalam Pilkada Gubernur Provinsi Jawa Timur, unsur masif jsutru tidak dipenuhi karena hanya menyangkut beberapa kabupaten di Madura. Tetapi pelanggaran yang terstruktur dan sistematis yang digunakan, telah membawa dibatalkannya keputusan KPU tentang Hasil Perolehan Suara dan Keputusan Pasangan Calon Pemenang,” jelas Maruarar.

Maruarar juga berharap majelis persidangan Bawaslu Lampung yang terdiri dari Fatikhatul Khoiriyah, Iskardo P. Panggar, dan Adek Asy’ari harus mempertimbangkan paslon yang memperoleh suara dengan cara-cara tidak jujur dan curang dengan tujuan perolehan suaranya melebihi ambang batas (treshold) kewenangan MK untuk mengadili sengketa hasil Pilkada.

“Sikap penting MK yang dapat mengabaikan ambang selisih perolehan suara yang ditetapkan KPU provinsi/kabupaten/kota apabila hasilnya merupakan akibat dari proses tidak jujur dan curang sehingga tidak menggambarkan demokratis sebagaimana amanat konstitusi, harus menjadi pertimbangan dalam proses yang dihadapi di Bawaslu saat ini,” kata Maruarar.

Dia mengatakan adalah tugas dari persidangan Bawaslu untuk mengawal dan memberi keputusan hukum yang tepat atas proses yang tidak jujur dan curang yang dilakukan calon kepala daerah dalam Pilgub Lampung ini. “Fakta yang diajukan pemohon menunjukkan bahwa proses Pilkada di Provinsi Lampung belum mencapai tahap yang dapat diharapkan akan mendapatkan hasil yang serasi dengan tujuan demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai pihak yang berhak menentukan siapa yang dipilih sebagai pimpinan daerah,” jelas dia.

Saat ditanya oleh kuasa hukum paslon nomor urut 2 Herman HN-Sutono, Lenistan Nainggolan terkait ukuran perolehan suara yang signifikan, Maruarar mengatakan perolehan suara yang bisa melebihi paslon lainnya. “Ukurannya sangat sederhana. Bahwa suara yang diperoleh itu dia bisa melebihi dari peserta (paslon) yang lain. Signifikan berarti mengubah perolehan suara, sehingga yang seharusnya tidak dimiliki menjadi dimiliki,” jelasnya.

Dalam persidangan itu, kuasa hukum paslon nomor urut 3 Arinal-Nunik, menyebutkan persidangan money politics itu sebagai proses rekayasa agar kliennya didiskualifikasi. “Dibuatlah skenario-skenario yang tersistematis sehingga pelanggaran-pelanggaran ini TSM dan didiskualifikasi. Apakah ini bisa dijadikan pelanggaran TSM yang merugikan calon lain?” tanya salah satu kuasa hukum paslon Arinal-Nunik.

Menjawab hal itu, Maruarar mengatakan sebagai kuasa hukum harus bisa membuktikan hal tersebut (rekayasa).

“Bisa saya katakan bahwa ini adalah proses pembuktian. Kalau ada proses bukti dari lawan, kita perlu kontra bukti. Terserah penilaian dari majelis. Jadi ini adalah tugas anda (kuasa hukum paslon Arinal-Nunik) untuk membuktikan sebaliknya. Jadi begitu prosesnya. Saya kira sebagai seorang lawyer harus tahu hal ini,” tegas Maruarar.

Jawaban Maruarar itu sontak membuat seluruh kuasa hukum yang hadir tersenyum.

Loading...