Beranda Teras Berita Mantan Kadis Dibiarkan Bebas, Keluarga Terdakwa Kasus Korupsi Jalinpantim Lapor LBH

Mantan Kadis Dibiarkan Bebas, Keluarga Terdakwa Kasus Korupsi Jalinpantim Lapor LBH

204
BERBAGI

Zaenal Asikin/Teraslampung.com

BANDAR LAMPUNG – Merasa adanya ketidakadilan dalam proses penanganan kasus korupsi Jalan Lintas Pantai Timur (Jalinpantim) tahun 2008-2009 senilai Rp25 miliar, keluarga salah satu terdakwa, M.Nasir, mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung.

“Kami sudah melapor ke LBH Bandarlampung terkait keterlibatan Arif. Maksud dan tujuan kami, untuk meminta keadilan, kenapa mantan Kepala Dinas Bina Marga, Arif Hidayat, belum diperiksa oleh kejaksaan,” kata Arin, kerabat terdakwa Nasir kepada wartawan, Selasa (26/8).

Arin menyayangkan sikap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung  yang mengaku belum bisa memproses keterlibatan Arif Hidayat mantan Kadis Bina Marga Provinsi dengan alasan hasil putusan terhadap para terdakwa Jalinpantim yang divonis Pengadilan Tipikor Tanjungkarang belum inkrah.

“Kan sudah jelas, bahwa dalam persidangan di PN Waktu itu, hakim meminta JPU untuk memeriksa pihak yang paling bertanggungjawab dalam perkara ini yakni Arif,” kata Arin.

Menurut Arin,  dalam salinan putusan majelis hakim disebutkan bahwa kerugian keuangan negara yang timbul dalam kegiatan pembangunan jalan dan jembatan Bakauheni – Ketapang -Way Jepara tahun anggaran 2008 dan 2009, tidaklah adil dan cukup bila hanya dibebankan kepada para terdakwa.

“Karena banyak pihak yang telah berperan dan memberikan andil untuk terjadinya kerugian keuangan negara. Makanya seluruh tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) pembangunan jalan telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk membuat Daftar Nominatif secara benar dan tepat waktu,” bebernya.

Dijelaskannya, saat itu Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan (SNVT PJJ) Provinsi Lampung adalah Arif Hidayat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. “Kan sudah jelas dalam salinan putusan hakim, kalau Arif harus ditindak lanjuti oleh Kejaksaan,” jelasnya.

Terpisah, Direktur LBH Bandarlampung, Wahrul Fauzi Silalahi saat dikonfirmasi mengaku telah menerima laporan tersebut. “Ya tadi keluarga terdakwa M.Nasir sudah lapor kepada kami. Kami masih meminta bukti bukti yang lain terkait berkas-berkas perkara untuk kami tindaklanjuti,” kata Fauzi melalui ponselnya kepada teraslampung.com, Selasa (26/8) malam.
 
Fauzi menuturkan, untuk sementara ini pihaknya akan merapatkan dulu terkait dengan laporan tersebut. Fauzi mengaku pihaknya harus hati-hati karena hal itu menyangkut perkara korupsi.

“Jangan sampai bertentangan dengan anggaran dasar YLBHI. Kami juga akan berkordinasi dulu dengan jaringan YLBHI dan ICW terkait kontruksi kasusnya. Dalam kasus ini memang keterlibatan para pejabat yang belum tersentuh oleh kejaksaan,” tuturnya.

Asisten Inntelijen Kejati Lampung, Agus Salim,  mengatakan akan menindaklanjuti keterlibatan Arif Hidayat mantan Kadis Bina Marga Provinsi terkait kasus Jalinpantim tersebut.”Akan kami evaluasi dulu, tapi menunggu putusan inkrah dulu, kan lagi proses kasasi jaksanya,” kata Agus.

Sebelumnya, ketiga terdakwa M Nasir (Kepala TU), Yusman (Admin Teknik), dan Haryono (Bendahara Pengeluaran) itu divonis empat tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan korupsi bersama-sama.

Loading...