Beranda Teras Berita Mantan Kadis Koperasi dan UMKM Lampung Timur Dituntut 18 Bulan Penjara

Mantan Kadis Koperasi dan UMKM Lampung Timur Dituntut 18 Bulan Penjara

565
BERBAGI
Zaenal Asikin/Teraslampung.com
Terdakwa Haryono mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Kamis (21/8). Foto: Teraslampung.com/Zaenal Asikin
BANDAR
LAMPUNG –
Mantan Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan UMKM Lampung Timur, Haryono
(53), dituntut oleh jaksa satu tahun enam bulan penjara serta denda sebesar Rp
50 juta subsideir tiga bulan kurungan dalam gelar sidang tuntutan yang digelar
di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Kamis (21/8).Terdakwa diduga terlibat kasus
korupsi kegiatan peningkatan dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM yang
merugikan keuangan negara sebesar Rp 462 juta.
“Terdakwa
terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang
pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU
No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor
Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,”kata Jaksa Penuntut Umum (JPU), Faisal di hadapan
majelis hakim yang dipimpin Mulyanto, Kamis (21/8).
Faisal
menjelaskan, beberapa hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak
mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang
meringankan terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara sebesar Rp
462.076.361.Terdakwa juga mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa belum
pernah dihukum.
Atas
tuntutan tersebut, terdakwa akan mengajukan pembelaan pada sidang mendatang. Dalam
dakwaannya, bermula pada 2011 Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Timur (Lamtim)
terdapat program kegiatan peningkatan dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM
serta kegiatan rutin dengan total anggaran berasal dari APBD Lamtim 2011
sebesar Rp 479 juta.
“Dari
jumlah keseluruhan Rp 478 juta dikembalikan oleh terdakwa kepada Mira Hayati,
Bermawi, untuk diserahkan kepada Bendahara guna disetorkan ke kas negara
sebagai pengembalian kelebihan sewa gedung untuk penginapan sebesar Rp 15 juta
dan Rp 1,3 juta,” kata dia.
Jaksa
Faisal mengatakan, pada saat pencairan dana kegiatan, terdakwa memanggil
seluruh Kepala Bidang (Kabid) Dinas Koperasi dan UMKM Lamtim. Lalu kuasa
pengguna anggaran (KPA) menginstruksikan kepada Kabid agar dalam proses
pencairan PPTK membuat draf untuk pencairan dengan mencantumkan adanya potongan
berupa saving sebesar 30 persen sampai 50 persen dari masing-masing kegiatan. Lalu,
Kabid/KPA menyampaikan hal tersebut kepada setiap PPTK yang berada dibawahnya.
Selanjutnya,
setiap PPTK kegiatan dalam pencairan dana kegiatan membuat draf usulan
pencairan dana langsung ditunjukan kepada terdakwa selaku Kadis setelah di ACC
oleh terdakwa usulan tersebut diserahkan kepada bendahara pengeluaran Dinas
Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamtim untuk dan dicairkan oleh bendahara
pengeluaran Dinas Koperasi dan UMKM Lamtim dan diterima oleh PPTK.
“Pembayaran
dana program kegiatan itu dibayarkan tidak penuh sesuai dengan pagu anggaran, karena
ada pajak serta potongan dan dibayarkan sesuai persetujuan terdakwa,” kata jaksa.
Hasil
pemotongan tersebut, JPU Faisal menambahkan, selanjutnya diambil oleh terdakwa
untuk kepentingan pribadi sebagaimana yang tercantum di buku pembantu
pengeluaran milik bendahara. Kemudian, sebagaimana hasil audit dari BPK
Provinsi Lampung, sedangkan sisanya sebesar Rp 462.076.361 dipergunakan oleh
terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
Maksud
terdakwa melakukan “saving” tersebut adalah untuk efisiensi anggaran dimana
terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) atau Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (KSKPD) pada Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Timur.  
“Terdakwa
memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut, namun dalam praktiknya dan
hasil saving tersebut tidak disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah,
justru diambil terdakwa untuk kepentingan pribadi. Perbuatan terdakwa
bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13/2006
tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan
peraturan menteri dalam negeri No.56/2007,” tandas JPU. 

Loading...