Beranda News Pilgub Lampung Mantan Ketua Bawaslu RI Nilai Money Politics Arinal-Nunik Penuhi Syarat TSM

Mantan Ketua Bawaslu RI Nilai Money Politics Arinal-Nunik Penuhi Syarat TSM

1489
BERBAGI
Sidang kasus dugaan money politics Pilgub Lampung 2018 menghadirkan mantan Ketua Bawaslu RI Bambang Eka Cahya Widodo, Kamis (12/7/2018).,

TERASLAMPUNG.COM — Mantan Ketua Bawaslu RI Bambang Eka Cahya Widodo menyatakan money politics yang dilakukan pasangan cagub-cawagub Lampung Arinal Junaidi-Chusnunia (Nunik) memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Hal tersebut disampaikan Bambang yang menjadi saksi ahli dalam sidang dugaan money politics secara TSM yang dilakukan Arinal-Nunik di Sentra Gakkumdu, Bandarlampung, Kamis (12/7/18).

Menurut Ketua Bawaslu RI periode 2008-2012 itu menyatakan makna money politics TSM itu memiliki pengaruh siginifikan (sangat berarti) terhadap hasil perolehan suara.

“Biasanya yang terjadi money politics selalu memperhatikan suara yang signifikan. Jadi Terkait terstruktur, Bambang menyatakan semua orang yang terlibat dalam kegiatan money politics merupakan bagian dari struktur. Tim kampanye bukanlah orang yang bodoh sehingga menggunakan orang-orang yang terdaftar dalam tim kampanye. Bisa menggunakan orang-orang biasa, relawan atau apa pun namanya. Tapi itu sudah menunjukkan money politics itu terjadi secara terstruktur,” jelas Bambang.

Bambang juga menyebutkan kalau terstruktur itu tidak harus selalu mengacu kepada penggunaan aparatur pemerintahan. Terkait penggunaan kepala desa yang melakukan money politics, Bambang menjelaskan bahwa itu juga melanggar ketentuan pidana Pemilu.

Sidang yang berlangsung mulai pukul 9.30 WIB lebih dari dua jam dan dijaga ketat aparat kepolisian. Sidang dipimpin Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah didampingi Iskardo P. Panggar dan Adek Asya’ari.

Selain Bambang, sidang hari ini juga mendengarkan kesaksian ahli yakni mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan, Ahli Hukum Tata Negara Margarito Kamis, dan mantan anggota Bawaslu yang menangani perkara money politics secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Nelson Simanjuntak.

Sidang sempat diwarnai perdebatan karena kuasa hukum paslon Arinal-Nunik terkesan merendahkan pengajar Ilmu Politik di Fisip Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.

“Berarti saudara ahli bukan ahli hukum. Jadi keahlian saudara apa?” tanya salah satu kuasa hukum Paslon Arinal-Nunik.

Bambang menjawab bahwa keahlian dirinya adalah Pemilu. Jawaban Bambang itu kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan terkait signifikansi. Namun, jawaban Bambang tetap saja disanggah oleh penasehat hukum paslon Arinal-Nunik sehingga mendapat protes dari kuasa hukum paslon nomor urut 1 Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dan kuasa hukum paslon nomor urut 2 Herman HN-Sutono.

Perdebatan itu berakhir dan pada pukul 12.30, Fatikhatul Khoiriyah menutup sidang.

Berdasarkan data Teraslampung.com, belum pernah ada kasus dugaan money politics dalam pilkada di kabupaten/kota/provinsi secara TSM di Lampung yang berujung pada vonis terlapor bersalah. Data Teraslampung.com pada Pilgub 2014 menunjukkan banyak kasus money politics secara masif–bahkan barnag buktinya sampai kini masih ada yaitu berupa gula putih — tetapi pelaku sama sekali tidak tersentuh.

Hingga sekarang publik di Lampung hanya tahu atau mendengar secara samar bahwa PT Sugar Group Companies (SGC) “bermain” dalam Pilgub Lampung dengan menggelontoakan dana sangat besar untuk cagub yang dijagokannya. Namun, semuanya itu mentah karena bukti-bukti tertutup, aliran dana tidak ada yang pernah mau melacak,dan masyarakat telanjur apatis.

Loading...